Tunggakan PBB Capai 21 Miliar, 96 Persen Dari PT KN

 

TANJUNG REDEB – Kesadaran pihak swasta untuk membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) menjadi perhatian khusus Pemkab Berau. Pasalnya, tunggakan PBB sendiri saat ini mencapai Rp21 miliar, dan yang paling mendominasi adalah tunggakan PBB milik PT Kertas Nusantara (KN).

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Berau, Maulidiyah mengatakan, jika tunggakan PBB sendiri didominasi PT KN yang hingga tahun 2016 ini telah mencapai Rp20,176 miliar atau 96 persen dari total tunggakan PBB. Sementara sisanya pihak-pihak swasta lain dan juga bangunan rumah warga.

“Kalau yang lain tidak terlalu besar, yang besar ini PT KN karena mencapai Rp20 miliar,” ungkapnya kepada beraunews.com, Minggu (2/10/2016).

Dikatakannya, tunggakan PBB PT KN sebesar itu terjadi sejak tahun 2008 hingga 2016. Jumlah tunggakan tersebut merupakan tagihan dari 4 objek pajak PBB milik PT KN yang ada di Kampung Suaran, Mangkajang Pesayan, Pulau Derawan dan Tanjung Redeb.

“Ada 4 objek yang harus mereka bayar dan dari keseluruhan itu tagihannya mencapai Rp20 miliar lebih,” tambahnya.

Membengkaknya tagihan PBB PT KN, selaian nilai PBB sendiri, juga lantaran denda bunga sebesar 2 persen setiap bulannya yang harus ditanggung PT KN. Bunga tersebut, mulai dikenakan sejak tahun 2014, sehingga saat ini bunga sudah mencapai 48 persen.

“Kalau dari perdanya itu sampai 48 persen saja, selebihnya tidak dikenakan denda lagi,” katanya.

Maulidiyah menambahkan, pada tahun 2015 lalu, pihaknya sempat berkoordinasi dengan manajemen PT KN terkait tunggakan tersebut. Bahkan, pihaknya sempat mendapat surat dari PT KN yang mengatakan, jika mereka bersedia membayar tunggakan PBB tersebut, namun mereka meminta waktu.

“Mereka meminta waktu katanya, tapi hingga tahun 2016 ini tidak ada sama sekali realisasinya,” jelasnya.

Pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan PT KN untuk tunggakan pembayaran PBB ini. Pasalnya, sebagai wajib pajak, PT KN seharusnya membayar pajak dengan rutin dan juga tunggakan yang ada.

“Kami akan koordinasikan lagi nanti. Mereka sebagai wajib pajak seharusnya membayar pajak,” pungkasnya.(Dedy Warseto)