Surat Edaran Diterima, Ini Aturan Pengisi JPT Pada SKPD Baru

TANJUNG REDEB – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur pada 20 September 2016 lalu telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor B/3116/M.PANRB/09/2016 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. SE tersebut menindaklanjuti amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah.

Mengutip Pasal 124 PP Nomor 18/2016 itu, Menpan RB Asman Abnur dalam SE yang ditujukan kepada Para Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia mengingatkan, jika pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 bulan sejak PP itu diundangkan, yaitu 19 Juni 2016.

Berkenaan dengan hal itu, mengingat mendesaknya waktu pelaksanaan amanat PP tersebut dan guna menjaga kesinambungan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan publik, menurut SE Menpan RB itu, pengisian jabatan pimpinan tinggi di Pemerintah Daerah yang mengalami perubahan organisasi sebagai konsekuensi pelaksanaan PP Nomor 18/2016 dilakukan dengan 4 cara yang dibagi berdasarkan kategorinya.

Menanggapi SE itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau, Abdul Rifai membenarkan adanya instruksi Menpan RB terkait pengisian JPT di lingkungan pemerintah daerah. Pihaknya pun saat ini telah menerima SE tersebut dan mengkajinya sebelum diterapkan serta menunggu pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau tentang Perangkat Daerah terbaru, yang mengacu pada PP Nomor 18/2016.

“Surat edaran itu sudah kami terima. Sementara ini kita memang belum menggunakan itu, tapi kedepannya kita menunggu pengesahan tersebut,” katanya saat ditemui beraunews.com diruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Rifai, untuk kategori Pejabat Pimpinan Tinggi yang dikukuhkan, dibagi menjadi tiga, yakni :

  1. JPT yang memiliki nomenklatur, tugas, dan fungsi yang masih sama atau yang nomenklaturnya berubah, namun tugas dan fungsinya tidak mengalami perubahan yang signifikan, maka pejabat tersebut dapat dikukuhkan untuk dilantik kembali dalam jabatan tersebut.
  2. JPT yang mengalami perubahan karena dipecah ke dalam beberapa JPT yang lain, maka pejabat pimpinan tinggi sebelumnya yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam salah satu jabatan yang sesuai.
  3. Untuk JPT yang digabung, maka salah satu pejabat pimpinan tinggi yang menduduki JPT yang paling sesuai kualifikasi dan kompetensinya dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam salah satu JPT hasil penggabungan.

“Sementara ini akan kita lihat kembali. Paling tidak yang sudah pernah mengisi jabatan itu, mungkin hanya menyesuaikan saja,” jelasnya.

 

Ditegaskan dalam SE ini, jika pengisian JPT yang dilakukan melalui pengukuhan dilakukan melalui pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yang selanjutnya dilaporkan kepada Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

Adapun pengisian JPT melalui uji kesesuaian (job fit), dilakukan melalui evaluasi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dilakukan oleh Tim Evaluasi yang berasal dari unsur Baperjakat dan dapat pula dibantu oleh unsur lainnya yang dibentuk oleh PPK dan dikoordinasikan kepada PPK.

“Harus ada semacam uji kesesuaian untuk menduduki jabatan itu. Paling sesuai (dengan sebelumnya-red), misalnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertan) dengan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh (BKP3), ya mungkin kita dilihat nanti yang mana paling dominan (tugas pokok dan fungsi). Sama-sama pejabat teknis kan,” ungkapnya.

Menteri PANRB juga mengingatkan, apabila di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdapat JPT yang lowong, maka kepada para pejabat tersebut agar diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi JBT melalui seleksi terbuka dan kompetitif.

“Dalam hal terdapat pejabat pimpinan tinggi yang tidak mendapatkan jabatan yang setara dengan JPT sebelumnya, SE ini menegaskan, yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam jabatan administrator atau jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan. Itu kalau 2 kali mengikuti seleksi JBT melalui seleksi terbuka dan kompetitif, tapi tetap gagal,” pungkasnya.(Andi Sawega)