Ketua DPRD : Kembangkan Pariwisata, Pemkab Harus Buat Perda RIPPDA

 

TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN). Bahkan untuk program pembentukan dan pengembangan Destination Management Organization (DMO) atau tata kelola destinasi pariwisata, Berau juga daerah destinasi wisata yang didukung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata.

“Berau menjadi salah satu daerah dari 88 KSPN dan 50 DPN yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Bahkan, untuk program DMO, Berau masuk 25 destinasi yang diprogramkan oleh pemerintah pusat,” ungkap Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah saat dihubungi beraunews.com, Jum’at (30/9/2016).

Terkait dukungan apa saja yang dapat diberikan pemerintah pusat maupun Pemkab Berau dalam mensukseskan program tersebut, Sari (sapaan akrabnya) mengatakan, sangat banyak. Khususnya untuk DPRD Berau sendiri, yakni dalam mendukung kebijakan tersebut saat pembahasan di legislatif, yang memiliki kewenangan politik budgeting (anggaran).

“Dukungan pusat terhadap destinasi Berau pasti infrastruktur, terutama jalan, listrik, air bersih, SDM, promosi dan lainnya,” ujarnya, yang sebelumnya telah berkunjung ke Kementerian Pariwisata bersama anggota DPRD Berau lainnya dan Kepala Disbudpar Berau, Rohaini.

 

Komitmen pemerintah pusat untuk membantu daerah destinasi wisata dalam mewujudkan visi misi di bidang pariwisata, ditambah Sari, yakni salah satunya dengan tidak dikuranginya anggaran Kementerian Pariwisata oleh Menteri Keuangan. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata di Kabupaten Berau tentu memerlukan dukungan pemerintah pusat. Multiplier effects yang muncul, diharapkan juga bisa dirasakan langsung masyarakat maupun Pemkab Berau sendiri.

“Kementerian Pariwisata sebagai koordinator ke kementerian lainnya. Jadi untuk kebutuhan infrastruktur, ya tetap dananya ada di Kementerian PU. Dan saat ini, dana di Kementerian PU terkait wisata, sudah ada dan itu bisa diminta daerah,” tambahnya.

Namun, syarat menerima bantuan tersebut, dijelaskan Sari, yakni adanya usulan dari Pemkab Berau. Selain itu, program pembentukan dan pengembang tata kelola destinasi pariwisata juga harus tertuang dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

“Saat ini dewan menunggu draft Raperda RIPPDA tersebut untuk dibahas bersama-sama, pemerintah dan DPRD,” pungkasnya.(Andi Sawega)