Soal Sanksi PNS Bolos Pasca Lebaran, BKPP Tunggu Petunjuk BKN

TANJUNG REDEB – Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau membenarkan apa yang disampaikan Wakil Bupati, Agus Tantomo jika Pemkab telah melaporkan hasil sidak cukup banyaknya PNS yang melanggar larangan cuti lebaran, penambahan cuti usai libur lebaran dan cuti bersama ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Kepala BKPP Berau, Abdul Rifai mengatakan, pihaknya memang telah menyampaikan laporan kehadiran PNS di lingkungan Pemkab Berau Pasca Cuti Bersama Idul Fitri 1437 H tersebut ke BKN dan tercatat puluhan PNS membolos atau tetap mengambil cuti jelang lebaran maupun pada hari pertama kerja setelah cuti Lebaran.

Laporan tersebut sesuai dengan tindaklanjut dari Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.72-8/99 tertanggal 22 Juli 2016 perihal Rekapitulasi Kehadiran ASN Pasca Cuti Bersama Idul Fitri 1437 H.

“Sudah kita tindaklanjuti pada tanggal 31 Agustus 2016, itu kita mengirim surat ke Badan Kepegawaian Pusat dan ditembuskan ke MenPAN-RB dan lainnya,” jelasnya saat ditemui beraunews.com di ruang kerjanya, Rabu (28/9/2016).

 

Dikatakannya, selain melaporkan ke BKN, pihaknya juga telah menembuskan laporan itu ke MenPAN-RB, Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau. Saat ini, pihaknya lagi menunggu petunjuk terkait sanksi apa yang diberikan Pemkab Berau kepada puluhan PNS itu.

Perlu diketahui, dalam memberikan sanksi, selain berpedoman pada laporan, BKN dalam memberikan rekomendasi juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Pegawai Negeri Sipil. Dimana, sanksi diberikan secara berjenjang, mulai dari pelanggaran ringan, sedang dan berat.

“Memang sementara ini kita sudah menyampaikan laporan, sesuai dengan petunjuk itu. Tapi, kita lagi menunggu sanksi apa yang diberikan dan sebagainya. Yang jelas, dalam PP 53 itu, sanksinya teguran pertama diberikan secara lisan. Kedua, secara tertulis. Kalau masalah tingkat kehadiran, misalnya tanpa keterangan, mungkin cukup ditegur oleh kepalanya,” jelasnya.

BACA JUGA : Hasil Sidak PNS, Wabup Bilang “Sudah Dilaporkan Ke BKN Pusat”

Rifai juga mengakui, puluhan PNS yang melanggar itu berasal dari setiap SKPD dengan jumlah yang bervariasi setiap SKPD, antara satu hingga dua pegawai bahkan lebih. Tetapi, pegawai yang mengambil cuti secara umum dalam melakukan pengajuan dan pemberian cutinya, dilakukan sebelum adanya surat edaran tersebut.

“Yang kita sampaikan itu, ada beberapa yang memang sedang cuti. Tapi, ada juga yang tanpa keterangan, itu kita sampaikan laporannya. Yang cuti ini pun, kita berikan sebelum adanya surat edaran itu,” pungkasnya.(Andi Sawega)