Kumpulkan Pelaku Usaha, Pemkab Ingin Bentuk Forum CSR

 

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau melalui Wakil Bupati, Agus Tantomo menggelar rapat bersama puluhan perwakilan perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan dan perkebunan, di ruang Rapat Kakaban, Setkab Berau. Rapat kali ini membahas terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan atau biasa disebut Corporate Social Resposibility (CSR) perusahaan.

Ditemui usai rapat, Wabup mengatakan, rapat itu merupakan langkah awal dalam menjajaki terbentuknya forum CSR di Kabupaten Berau. Kedepannya, dengan adanya forum CSR tersebut, maka seluruh pengelolaan dana CSR akan teratur dan terprogram untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga disekitar lingkungan perusahaan itu berada.

“Nanti golnya pertemuan besar itu, kita membuat yang namanya forum CSR. Jadi kalau sudah ada forum CSR itu, segala sesuatunya nanti teratur dan terprogram,” katanya saat ditemui beraunews.com, Selasa (27/9/2016).

Keberadaan forum CSR, dinilai Wabup, sangatlah penting. Sebab, realisasi dana CSR yang merupakan hak masyarakat selama ini kerap dimanfaatkan oknum tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

“Tidak seperti sekarang ini, tidak jelas orang itu kewajibannya berapa, mengasihkannya ke siapa dan yang menerima siapa, sehingga banyak pihak-pihak yang bermain. Ada preman kampung, apalah dan sebagainya, masukkan proposal ini, apa dan sebagainya yang tidak jelas,” bebernya.

BACA JUGA : Bupati : Hanya 2 Perusahaan Terlihat Lakukan CSR

Pembentukkan forum CSR itu, dijelaskan Wabup, mengacu pada Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Untuk Provinsi Kalimantan Timur sendiri, sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Kaltim Nomor 3/2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Namun, telah dicabut oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama 3.142 Perda tingkat Provinsi/Kabupate/Kota.

“Ada undang-undang TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan), PP-nya juga sudah ada. Tidak masalah (Perda Kaltim dicabut), undang-undangnya kan belum dicabut dan PP juga ada,” jelasnya.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, ungkap Wabup, bulan Oktober mendatang akan kembali digelar rapat terkait pembentukan forum CSR di Kabupaten Berau. Namun, pihaknya juga terlebih dulu menggelar rapat secara internal guna membahas terkait kategori perusahaan yang wajib melaksakan CSR.

“Kita sepakati bulan Oktober karena bos-bos mereka ini ada yang di luar negeri, apa dan sebagainya. Tapi, kita mau bahas dulu secara internal terkait yang punya kewajiban itu siapa saja, karena bahasanya agak kabur undang-undang itu. Yang memanfaatkan lingkungan, tapi saat lihat bank-bank juga ada CSR-nya,” ungkapnya.

BACA JUGA : Defisit Anggaran, CSR Harus Diplototi

Terkait potensi dana CSR di Kabupaten Berau, Wabup enggan berkomentar lebih. Namun, dengan potensi CSR salah satu perusahaan saja bisa mencapai Rp85 miliar yakni CSR PT Berau Coal. Ia yakin potensi dana CSR perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Berau bisa mencapai angka ratusan miliar.

“Saya tidak bisa bicara itu, jangan sampai nanti meleset. Yang jelas sebanyak-banyaknya lah dan Alhamdulillah kalau ada (Rp500 miliar lebih) begitu. Tapi, saya yakin ratusan milyar karena Berau Coal sendiri saja Rp85 miliar. Yang lain, pasti ratusan milyar lah jumlahnya,” tegasnya.

Terakhir, rapat seperti itu, disampaikan Wabup, kedepannya tidak hanya mengundang para pelaku usaha di bidang pertambangan dan perkebunan. Melainkan, para pelaku usaha yang bergerak dibidang kehutanan, sarang burung dan sebagainya.

“Yah banyak, ada 30-an (perusahaan) tambang dan kebun, itu baru saya undang. Tapi, yang nantikan kita undang ada HPH, Sarang Burung dan lainnya, itu jelas,” pungkasnya.(Andi Sawega)