Defisit Anggaran, Puskesmas Lebih Berperan Susun Program Kesehatan

 

TANJUNG REDEB – Dalam kondisi defisit anggaran yang terjadi, kewenangan dan peran puskesmas terhadap program kesehatan masyarakat di Kabupaten Berau terus meningkat. Peran aktif puskesmas di kecamatan saat ini lebih dominan dibandingkan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes). Mulai dari penyusunan program kegiatan hingga penerapan atau realisasinya di lapangan.

Hal ini diungkap Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinkes Berau, Eko Siswadi. Ia mengatakan, peran puskesmas terutama puskesmas induk saat ini sangat penting dalam penyusunan dan penerapan program kesehatan di lapangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat khusunya dikampung-kampung.

“Kalau dulu (program) dari Dinas kemudian diturunkan ke lapangan. Tapi, sekarang ini lebih banyak disusun oleh Puskesmas,” katanya saat ditemui beraunews.com, Senin (26/9/2016).

Peranan aktif puskesmas dalam penyusunan dan penerapan program kesehatan di lapangan, dinilai Eko memang sangat penting. Mengingat, tidak semua daerah memiliki permasalahan kesehatan masyarakat yang seragam.

“Susunan program yang akan diterapkan akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing,” ucapnya.

Tentunya, dikatakan Eko, pihak puskesmas yang lebih paham dengan kondisi permasalahan kesehatan masyarakat didaerahnya masing-masing. Namun, Dinkes tetap memiliki program umum yang akan direalisasikan oleh puskesmas-puskesmas dan dalam penerapannya, memiliki pola yang berbeda yang diatur oleh pihak puskesmas.

“Dinkes lebih pada monitoring kegiatan dan evaluasi berkala,” katanya lagi.

Monitoring dan evaluasi, ditambah Eko, dilaksanakan secara berkala, sesuai dengan program kegiatan. Kemudian, ada monitoring lapangan khusus ke puskesmas di kecamatan untuk membahas program yang sudah terealisasi.

“Kita evaluasi dan disesuaikan juga dengan temanya. Ada lintas program dan ada juga lintas sektoral,” tambahnya.

Untuk lintas sektoral, dijelaskan Eko, akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak yang ada di kecamatan. Mulai dari pegawai puskesmas, pustu, posyandu, aparat keamanan setempat, aparatur pemerintahan kampung dan lainnya. Sementara untuk lintas program hanya dilakukan di lingkup puskesmas.

“Biasanya kita mengundang pegawai pustu-pustu dan kader posyandu. Kita bahas program yang dijalankan, sekaligus evaluasinya,” jelasnya.

Keterlibatan masyarakat, diyakini Eko, sangat menentukan kesuksesan berbagai program kesehatan tersebut. Sebab, masyarakat sebagai bagian dari program kesehatan itu, perlu juga menguasai dan memahami dasar-dasar kesehatan secara umum.

“Keberadaan puskesmas nantinya akan lebih menjadi sebuah media edukasi dan penanganan akhir. Namun, dalam prosesnya diperlukan upaya lebih keras untuk menanamkan pemahaman itu,” pungkasnya.(Andi Sawega)