Kadisdukcapil Curigai Oknum Pembuat KTP Sementara

 

TANJUNG REDEB – Temuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara yang aneh, oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Berau, beberapa waktu lalu dipastikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Berau, Fredy Suryadie sebagai kartu identitas palsu dan dibuat oleh oknum yang tak bertanggung jawab.

"Saya sudah baca kemarin di beraunews.com dan saya koordinasi dengan Satpol PP bahwa tidak ada yang namanya KTP sementara," ungkapnya saat ditemui beraunews.com diruang kerjanya, Senin (26/9/2016).

Dikatakannya, Disdukcapil ataupun Kecamatan tidak memberikan KTP sementara, melainkan surat keterangan sudah melakukan perekaman E-KTP. Jika ada yang seperti itu, dipastikan itu di scanner oleh oknum yang tak bertanggungjawab.

"Kalau kita itu kasihnya surat keterangan sudah melakukan perekaman, tidak ada itu KTP sementara," bebernya.

BACA JUGA : Satpol PP Temukan KTP Sementara Yang Aneh

Selain itu, dari hasil pemeriksaan terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada dua KTP milik pekerja pijat tradisional tersebut, pihaknya malah menemukan jika salah satu NIK tersebut dimiliki oleh warga Bojonegoro.

"Ini hasil pemeriksaan kita terhadap NIK KTP mereka, yang satu milik warga Kabupaten Berau yang satu lagi warga Bojonegoro," lanjutnya sambil menunjukkan hasil pemeriksaan NIK.

Pada KTP sementara tersebut tertera masa berlalu KTP hingga tahun 2020, sedangkan sejak 2015 lalu masa berlaku KTP sudah dicetak hingga seumur hidup.

"Tidak ada masa berlaku sampai 2020, yang ada sampai 2017 dan seumur hidup," bebernya

Terkait pemalsuan tersebut, pihaknya menyakini jika itu dilakukan oleh oknum yang memiliki kewenangan mengurus KTP, baik itu pejabat di lingkungan RT maupun di pemerintahan.

"Intinya kami sudah koordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penyelidikan terkait siapa yang melakukan atau membuatkan kedua orang ini KTP," ujarnya.

Fredy berharap tidak ada masyarakat yang menggunakan jasa orang lain untuk mengurus KTP, melainkan datang langsung ke Disdukcapil demi kemananan. Jangan sampai ada masyarakat yang tertipu oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab.

"Saya harap langsung ke Capil atau ke Kecamatan. Yang harus diingat, tidak ada KTP sementara yang ada surat keterangan sudah melakukan perekaman yang berbentuk selembar," pungkasnya.(Dedy Warseto)