Bupati : Defisit Anggaran, Program KUR Bunga Nol Persen Tetap Ada

 

TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Muharram bersama Wakilnya, Agus Tantomo memiliki visi dan misi membangun Berau yang sejahtera, unggul dan berdaya saing.

Guna mencapai tujuan tersebut, Muharram dan Agus Tantomo menerapkan beberapa langkah strategis, salah satunya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal. Hal ini akan direalisasikan dalam program aksi seperti penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga nol persen.

Ditemui di rumah jabatan Bupati, Muharram mengatakan, Pemkab Berau saat ini telah membuat program KUR itu. Namun dengan kondisi defisit anggaran yang terjadi, realisasi dari program tersebut dari segi jumlah dana yang akan disalurkan tentu melihat kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

“Tetap akan kita lakukan itu walaupun mungkin volumenya tentu melihat kondisi. Ada programnya untuk itu, sudah dibuat,” katanya kepada beraunews.com beberapa waktu lalu.

KUR sebagai modal awal, dinilai Muharram, sangat memungkinkan untuk diberikan. Selama, masyarakat memiliki minat dan semangat untuk berwiraswasta serta memang menguasai bidang usaha tertentu.

“Kredit usaha rakyat diberikan bagi masyarakat yang memang masih memungkinkan untuk diberikan modal. Kemudian, dia ada semangat usaha dan menguasai bidang usaha tertentu, kita pinjami,” ujarnya.

Besaran jumlah pengajuan pinjaman, diakui Muharram, tentu tidak sebesar jumlah yang bisa diberikan perbankan. Plafon pinjaman yang bisa dicairkan berkisar antara Rp1-Rp15 juta per pelaku usaha dengan bunga nol persen.

“Maksimal kemarin program kita Rp15 juta per orang tapi tanpa bunga,” ucapnya.

Meski tanpa bunga, masyarakat akan tetap dibebankan biaya administrasi dan biaya operasional. Namun, persentasi besaran biaya tersebut tentu juga disesuaikan sehingga KUR terasa seperti tanpa bunga.

“Yang jelas pengertian bahwa tidak berbunga itu bukan berarti tidak ada biaya administrasi dan biaya operasional. Biaya itu tentu ada, cuma berapa persen,” jelasnya.

Terkait lembaga atau badan hukum yang menjalankan program itu, koperasi merupakan solusi yang tepat. Mengingat, selain koperasi memiliki badan hukum yang jelas, tentu dalam hal pelaksanaan di lapangan juga sangat mudah dan simpel.

“Yang paling simpel mungkin koperasi. Jadi lebih mudah pelaksanaannya dan mudah badan hukumnya,” ungkapnya.

Sebelumnya, disampaikan Muharram, pihaknya ingin menyalurkan program KUR itu melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Namun, berdasarkan regulasi Bank Indonesia (BI), maka BPR dalam menyalurkan KUR harus memberikan bunga sesuai acuan yang ada.

“Kemarin kita rencana lewat BPR. Tapi BPR harus mengikuti regulasi BI, itu agak berat kalau tanpa bunga sehingga kita ciptakan mungkin model lain,” bebernya.

Terkait pendanaan program KUR ini sendiri, ditegaskan Muharram, pihak ketiga dalam hal perusahaan swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) tentu juga harus mendukung program tersebut. Mengingat, Pemkab Berau saat ini masih mengalami defisit anggaran.

“Ketika tidak mampu dicover oleh APBD, kita minta support mereka. Buat apa mereka ada di Berau kemudian tidak membantu kepentingan publik,” pungkasnya.(Andi Sawega)