Aparat Kampung Kerap Mangkir, BPK Harus Buat Tatib

 

TANJUNG REDEB – Masih banyaknya aparatur kampung yang jarang berada di kantor saat jam kerja tanpa keterangan, menyita perhatian Bupati Berau, Muharram.

Dikatakannya, akibat kerap mangkirnya aparat pemerintahan kampung tanpa keterangan, jelas membuat pelayanan administrasi kepada masyarakat menjadi tidak maksimal, bahkan tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, ia menginstruksikan baik kepada kepala kampung maupun aparatur kampung lainnya, untuk selalu berada di kantor sesuai dengan tupoksi masing-masing.

“Kita mengimbau aparat kampung untuk selalu ada ditempat, terutama jika tidak ada kepentingan,” ungkapnya kepada beraunews.com melalui pesan WhatsApp, Jum’at (23/9/2016).

Pemerintahan kampung lanjutnya, merupakan ujung tombak pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu dikatakannya, pemerintah kampung harus lebih konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Disamping itu, ia juga meminta pelayanan administrasi tidak hanya dapat dilakukan di kantor saja, melainkan dapat juga dilakukan di rumah.

“Karena dalam melakukan pelayanan tidak harus di kantor saja, tetapi di rumah juga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini merupakan wujud komitmen kita dalam memberikan pelayanan prima,” bebernya.

Oleh karenanya, dirinya berharap seluruh aparat kampung untuk menjalankan komitmen tersebut, demi kemajuan masyarakat dan kampung masing-masing. Terkait pengawasan, pihaknya tidak bisa melakukannya sendiri.

Disamping itu, dirinya juga meminta Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) untuk lebih proaktif dalam melakukan pengawasan, karena menurutnya sudah jadi kewajiban BPK sebagai partner kepala kampung dan sekaligus mengawasi.

Untuk itu, dirinya juga meminta peran serta masyarakat untuk ikut membantu mengawasi kinerja pemerintah kampung yang ada di wilayah masing-masing. Sebab, bukan rahasia lagi jika banyak keluhan masyarakat terkait kerap mangkirnya aparat kampung, khususnya kepala kampung tanpa ada keterangan.

"BPK yang harus ngawasi, tetapi sebaikanya BPK ini harus juga membuat aturan tentang aturan kerja, dan disiplin pegawai maupun Kepala Kampung. Setelah aturannya ada, nah itu dasar kontrol masyarakat kepada pemerintah kampung," pungkasnya.(Hendra Irawan)