Pengambilalihan Resort PT KN Oleh Pemkab, Menunggu Legalitas

TANJUNG REDEB – PT Kertas Nusantara (KN) yang dulunya bernama PT Kiani Kertas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri bubur kertas (pulp). Perusahaan ini memiliki pabrik yang berada di Mangkajang Site, Kecamatan Sambaliung, Berau. Selain memiliki hutan tanam industri yang luas, PT KN juga memiliki sebuah resort yang berada di Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan.

Sebelumnya, Pemkab Berau melalui Bupati Muharram pun pernah mengutarakan keinginan mengelola resort, yang menjadi tempat penginapan Presiden RI ke-2 Soeharto ketika meresmikan PT KN. Rapat terkait pengambilalihan resort tersebut terakhir kali digelar di ruang Rapat Kakaban, Rabu (13/7/2016) lalu, dengan dipimpin langsung Bupati Muharram dan wakilnya, Agus Tantomo.

BACA JUGA : Pemkab Berencana Ambil Alih Resort PT KN

Menindaklanjuti keinginan Bupati Muharram itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Rohaini mengatakan, rapat membahas pengalihan aset resort dari PT KN ke Pemkab telah beberapa kali dilakukan sebelumnya. Mulai dari mengirimkan surat ke manajemen PT KN hingga ke Pemprov Kaltim melalui Disbudpar Kaltim untuk mempertanyakan legalitas akan kepemilikan aset resort tersebut.

“Berkaitan dengan pengambilalihan ini, kita sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan bersurat ke yang bersangkutan langsung. Yang paling terakhir surat itu, bulan Mei tahun 2016, sudah kita layangkan,” katanya.

Namun, hingga saat ini, ditambah Rohaini, pihak manajemen PT KN belum memberikan surat balasan. Pihaknya akan menunggu hingga akhir bulan September tahun 2016 ini.

“Dan ini kita menunggu (balasan surat) yang terakhir, mudah-mudahan nanti di akhir September ini sudah ada,” tambahnya.

Dalam surat itu, dijelaskan Rohaini, pihaknya mempertanyakan asal usul tanah yang diatasnya telah dibangun resort PT KN. Apakah PT KN memiliki legalitas berupa izin pemanfaatan lahan atau kepemilikan lahan tersebut.

 

“Kita bertanya tentang asal usul tanah dan sebagainya. Tapi menurut informasi, itu milik Pemprov Kaltim, kita juga perlu legalitas formalnya tanah atau tempat itu,” jelasnya.

Jika telah ada kejelasan kepemilik lahan dan didasari legalitas yang sah, disampaikan Rohaini, pihaknya akan segera mengajukan pengambilalihan. Disbudpar pun akan mengelolanya.

“Kalau jelas asetnya, langsung kita ambil alih kemudian dikelola. Karena pariwisata ini sifatnya, kalau sudah ada objek yang jelas, maka akan kita kelola dengan baik,” ucapnya.

Terlebih, dinilai Rohaini, selain Pulau Derawan memang merupakan kawasan wisata bahari, dengan keberadaan resort yang pernah menjadi tempat menginap Soeharto, itu menjadikan Pulau Derawan memiliki objek wisata sejarah.

“Disitu ada objek jelas, disitu ada kamar peninggalan yang pernah dihuni oleh Soeharto. Itukan menjadikan objek wisata sejarah, disamping kita wisata bahari. Kita juga bisa mengelola objek itu dengan baik,” pungkasnya.(Andi Sawega)