Meski Defisit, Program Perubahan Tetap Terasa Di Kampung

 

TANJUNG REDEB – Selain bakal ada proyek ratusan miliar di Kabupaten Berau, Bupati Berau, Muharram juga berkeyakinan, layanan publik di kampung akan semakin meningkat dan dapat dirasakan langsung peningkatannya oleh masyarakat. Meski, secara umum APBD sedang defisit.

“Insya Allah walaupun dalam kondisi defisit begini, saya berkeyakinan justru layanan di kampung nanti semakin terasa peningkatannya,” ungkap Muharram saat ditemui beraunews.com dikediamannya beberapa waktu lalu.

Kenapa bisa memiliki keyakinan seperti itu, dijelaskan Muharram, sebab dirinya bersama wakilnya, Agus Tantomo, akan menganggarkan beberapa program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, khususnya warga di kampung melalui Alokasi Dana Kampung (ADK). Sebagai gambaran, kata Muharram, tahun 2016 ini saja, kampung akan menerima transfer ADK dari Pemkab Berau sekitar Rp2 miliar per kampung dan Dana Kampung (DD) dari pemerintah pusat sekitar Rp1 miliar per kampung.

“Kenapa? Karena dana Rp2 miliar ke kampung itu, saya titipi semua. Dari kampung nanti itu, yang akan menganggarkan hal-hal yang memang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat,” jelasnya.

Aparatur kampung akan mengalokasikan ADK untuk membantu warga, yang apabila tidak dibantu akan bermasalah secara ekonomi. Dicontohkan Muharram, seperti untuk membantu warga yang memang tergotong sebagai fakir miskin, anak terlantar, panti jompo dan janda tua. Bantuan itu berupa, pemberian bantuan tunai langsung sebesar Rp250 ribu per orang.

“Dana kampung itu kita alokasikan untuk membantu fakir miskin, anak terlantar, panti jompo dan janda tua, yang memang kalau tidak dibantu akan bermasalah secara ekonomi. Ini salah satu contohnya,” ujarnya.

Ditambahkan Muharram, santunan kematian juga akan dialokasi dalam ADK. Aparatur kampung harus memprediksi jumlah angka kematian dalam setahun di kampung tersebut.

“Berapa kira-kira meninggal dalam setahun, itu juga dialokasikan sebesar Rp2 juta per kematian untuk dibantu,” tambahnya.

Kemudian, gaji untuk guru atau tenaga pengajar honorer di TK, PAUD dan taman pendidikan Al-Quran (TPA) yang ada mengajar di kampung, dikatakan Muharram, akan dialokasikan juga dari ADK. Dimana, paling tidak setiap guru atau tenaga pengajar honorer tersebut akan menerima gaji minimal Rp1 juta per orang.

“Masyarakat yang selama ini ada mendirikan sekolah, yang dibangun oleh kampung atau dibangun yayasan tertentu, gaji gurunya mungkin hanya Rp200 ribu sampai Rp300 ribu, maka seluruhnya mulai dari TK, PAUD, TPA, kita pukul rata paling tidak Rp1 juta gajinya sebulan. Itu juga diambil dari dana kampung,” katanya.

Termasuk, jika ada warga yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan dari pemerintah pusat melalui program Kartu Indonesia Sejahtera, disampaikan Muharram, aparatur pemerintah kampung harus menganggarkan di ADK. Caranya, dengan mengikutkan warga yang tidak mampu tersebut dalam program Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan (BPJS) yang ada di Kabupaten Berau.

“Termasuk didalamnya nanti, ada warga yang selama ini sangat miskin tapi justru tidak tercover di BPJS pusat, kartu sehat, kartu pintar, semuanya coba titipkan juga di kampung,” bebernya.

Oleh karena itu, Muharram mengharapkan, aparatur pemerintah kampung dapat mengelola ADK dan DD secara baik dan profesional.

“Itu saya suruh mendata secara real, berapa warga yang kondisinya begitu. Itu kita hitung tiap tahun, harus dikeluarkan dari dana kampung,” pungkasnya.(Andi Sawega)