Meski Defisit, Bupati Berkeyakinan Bakal Ada Proyek Ratusan Miliar

 

TANJUNG REDEB – Meski defisit anggaran, Bupati Berau, Muharram menegaskan Kabupaten Berau tetap akan memiliki proyek pembangunan. Hal ini diungkapkannya saat ditemui beraunews.com dikediamannya beberapa waktu lalu.

“Walaupun kondisi defisit, bukan berarti proyek nanti semua di stop,” tegasnya.

Dalam kondisi defisit itu, ditambah Muharram, dirinya masih tetap menginstruksikan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan beberapa SKPD seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk tetap membuat rencana kerja sebanyak mungkin. Mulai dengan membuat Detail Engineering Design (DED) atau biasa disebut proyek perencanaan fisik.

“Jadi prioritas saya kemarin, sudah saya instruksikan ke Bappeda dan termasuk PU, silahkan PU bikin DED yang sebanyak mungkin. Bikin perencanaan yang betul-betul matang,” tambahnya.

Lebih lanjut, usai ada DED, dijelaskan Muharram, Pemkab Berau melalui SKPD terkait harus proaktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian. Seperti, DPU harus mencoba mengambil proyek infrastruktur yang ada di Kementerian PU dan Kementerian lainnya.

“Nanti setelah ada perencanaan yang jelas, kita komunikasikan ke kementerian. Kita komunikasikan ke PU Pusat, kita komunikasikan ke Badan Pembangunan Infrastruktur dari Kementerian Pedesaan dan sebagainya. Itu banyak sekali uang-uang yang ada di pusat, yang kadang-kadang perlu dijajajki dan perlu didatangi,” jelasnya.

Bahkan kedepannya, Muharram meyakini, dalam kondisi defisit anggaran yang terjadi secara merata di semua kabupaten/kota, Kabupaten Berau bakal memiliki proyek pembangunan yang menggunakan anggaran hingga ratusan miliar. Namun, tentu itu bersumber dari program pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan APBN.

“Kita sudah berbekal dengan perencanaan yang matang. Jadi, jangan dikira dengan posisi kita sekarang defisit ini, nanti tidak ada proyek-proyek besar. Bisa saja ada yang ratusan miliar,” ucapnya.

Berdasarkan hasil percakapannya dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo Kamis (15/9/2016) kemarin, dikatakan Muharram, diyakini kondisi tersebut akan kembali normal pada tahun 2017/2018 mendatang. Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat ini terjadi, karena asumsi Tax Amnesti yang dapat menyumbang pendapatan negara sekitar Rp165 triliun, ternyata tidak tercapai.(Andi Sawega)