APBD 2017 Diprediksi Hanya Rp1,3 Triliun

 

TANJUNG REDEB – Memasuki akhir triwulan III, Pemkab Berau akan segera melakukan pembahasan APBD tahun anggaran 2017. Namun, diprediksi APBD tahun 2017 yang akan ditetapkan mengalami penurunan hingga 50 persen dari APBD tahun sebelumnya. Jika sebelumnya APBD tahun 2016 Rp2,697 triliun, tahun 2017 diprediksi menjadi hanya Rp1,3 triliun.

Hal ini pun diakui Bupati Berau, Muharram saat ditemui beraunews.com dikediamannya beberapa waktu lalu. Dengan kondisi itu, dikatakan Muharram, dalam menyusun program pembangunan daerah, Pemkab harus terlebih dulu membuat skala-skala prioritas pada rencana kerja setiap SKPD. Salah satunya, memprioritaskan belanja langsung seperti belanja pegawai dan belanja tidak langsung seperti belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, bantuan sosial serta belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

“Yang jelas seluruh gaji PNS tidak boleh stop, anggarkan itu dulu. Kemudian, program rutin yang selama ini sudah berjalan dan ada kaitannya dengan kepentingan publik, itu juga tidak boleh distop,” katanya.

Selain itu, ditambah Muharram, setiap SKPD juga harus menganggarkan pembayaran utang belanja SKPD, bila SKPD tersebut sudah terlanjur menganggarkan programnya di APBD Perubahan tahun 2016 dan sudah terealisasi. Sementara, saat ini Pemkab telah mengalami defisit anggaran.

“Kalau ada utang, ada sudah terlanjut pakai uangnya. Kemudian diharapkan kemarin muncul di APBD Perubahan, ternyata tidak ada, maka itu tidak boleh ditinggal dan harus dibayar. Harus semua dicantumkan karena kita tidak mau berutang dengan pihak ketiga. Itu yang kita maksud sekali prioritas,” tambahnya.

Lebih lanjut, usai menyusun program prioritas, setiap SKPD juga harus membuat skenario kedua akan program prioritas yang diusulkannya. Dijelaskan Muharram, ia juga telah menginstruksikan seluruh SKPD membuat usulan program sebanyak mungkin. Namun, dengan anggaran pelaksanaan yang serendah-rendah mungkin dengan kuantitas dan kualitas yang maksimal.

“Selain itu, bikin skenario kedua bahwa inikan memang sesuatu yang tidak boleh stop. Dari usulan yang paling rendah itu, kami juga nanti bisa menilai bahwa ini layak lanjut dan ini tidak bisa lanjut sehingga bukan berarti bahwa SKPD tidak boleh punya planning (rencana-red) yang lain. Silahkan ada planning kedua. Kalau nanti masih memungkinkan kita tambah, kita ambil prioritas yang berikutnya dan seterusnya,” jelasnya.

Munculnya ide penyusunan program prioritas SKPD tersebut, diungkap Muharram, sebab sebelumnya adanya kebijakan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Badan Perencanaan dan Pembanganan Daerah (Bappeda), yakni menginstruksikan seluruh SKPD untuk memangkas sekitar 70 persen dari total APBD tahun sebelumnya. Hal ini pun menimbulkan kekacauan sebab program rutin SKPD yang selama ini telah berjalan harus dihentikan akibat pemotongan tersebut.

Salah satunya, di Dinas Kesehatan yang biasanya memiliki anggaran program rutin sekitar Rp107 miliar di APBD tahun 2016. Dengan adanya pemotongan itu, hanya akan memiliki anggaran sekitar Rp35 miliar sehingga tidak akan mampu menutupi biaya operasional dan pemeliharaan beberapa Puskesmas dan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Talisayan serta membayar gaji dokter honorer untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT).

“Pukul rata, setelah itu dilempar keluar ke seluruh SKPD. Kalau 70 persen ini Pak (Muharram), rumah sakit Talisayan tidak bisa jalan, puskesmas yang lain tidak bisa jalan, dokter-dokter PTT itu harus stop semua. Wah ini kacau kan, akhirnya saya suruh ubah itu. Ini kebijakan mereka sendiri, tapi itu tidak lihat isinya apa,” ungkapnya.

Begitu juga di Dinas Sosial, dikatakan Muharram, jika dipotong 70 persen, maka program pendampingan dana raskin juga akan berhenti. Padahal, pemerintah pusat telah membantu menganggarkan dalam APBN untuk program raskin tersebut. Dari awalnya, dana raskin sebesar Rp7.600 per kilo, itu dibantu APBN sekitar Rp5.000 per kilo dan harus dibantu APBD sebesar Rp1.600 per kilo sehingga dana raskin ini diterima dengan gratis oleh masyarakat Berau. Di Kabupaten Berau sendiri, ada 6.614 Kepala Keluarga (KK) penerima dana raskin. Setiap KK akan diberikan 15 kilogram beras tiap bulannya.

“Jadi laporlah Dinas Sosial, kalau ini bapak kasih dana cuma Rp2,8 miliar maka mau tidak mau stop ini raskin. Padahal, sudah dibiayai oleh APBN juga sekian miliar kan. Tentu yang begini tidak boleh stop, berarti dia harus ditambahi lagi. Paling tidak nanti Dinas Sosial itu berapa miliar, itu yang saya maksud,” ujarnya.

Oleh karena itu, ditegaskan Muharram, kenapa penyusunan skala prioritas program kerja itu sangat penting dibuat oleh setiap SKPD sehingga TAPD tidak akan memotong secara rata seluruh anggaran SKPD. Disesuaikan dengan skala prioritas program yang ada.

“Karena kalau tidak dibikin pola begitu, langsung pukul rata secara menyeluruh nah sementara ada SKPD yang memang selama ini sudah rutin. Contoh, pendampingan dana raskin di Dinas Sosial, itu harus ada. Terus mengamankan seluruh Puskesmas yang operasionalnya tersebar ke seluruh desa itu, itu tidak boleh stop,” pungkasnya.(Andi Sawega)