Sawit Gunakan Jalan Umum, Rusianto Nilai Implementasi Perda Sangat Minim

 

TANJUNG REDEB – Masih belum maksimalnya penerapan Perda Kaltim Nomor 10/2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit di lapangan, seperti yang terjadi di wilayah Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan dan wilayah pesisir selatan Berau lainnya, membuat anggota Komisi I DPRD Kaltim, Rusianto angkat bicara.

Rusianto yang juga anggota DPRD dapil Bontang, Kutim, dan Berau mengakui, jika implementasi Perda Kaltim tersebut memang sangat minim. Baik, dalam hal sosialisasi maupun penerapan sanksinya sendiri.

“Kita dalam membuat suatu Perda, kadang-kadang implementasi di lapangan itu yang penerapannya memang kurang,” ucapnya.

BACA JUGA : Soal Tambang dan Sawit Gunakan Jalan Umum, Ketua DPRD : Sosialisasi Perda “Kosong”

Namun, jika betul masih banyaknya perusahaan yang menggunakan jalan umum, ditegaskan Kiang (sapaan akrabnya), instansi terkait harus memberikan sanksi tegas sesuai Pasal 17 dan 19 Perda Kaltim Nomor 10/2012, yakni perusahaan tambang batubara dan kelapa sawit di Provinsi Kaltim yang masih menggunakan jalan umum untuk mengangkut hasil produksinya akan dikenai sanksi maksimal 6 bulan kurungan penjara atau denda maksimal Rp50 juta.

“Artinya, perusahaan kelapa sawit maupun batubara yang menggunakan jalan umum, itu tidak diperkenakan. Dan seandainya masih ada, itu akan diberikan sanksi,” tegasnya.

BACA JUGA : Tambang dan Sawit Gunakan Jalan Umum, Ini Sanksinya

Selain itu, pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota, ditambah Kiang, juga diimbaunya membuat Perda yang mengacu dari Perda Kaltim tersebut.

“Seharusnya kalau Perda Kaltim itu menaungi seluruh kabupaten/kota, maka di kabupaten/kota juga harusnya ada. Jadinya, berjenjang turun ke bawah aturan itu,” tambahnya.

Oleh karena itu, diharapkan Kiang, dengan banyaknya jumlah Perda yang dibuat lembaga eksekutif dan legislatif, penerapan Perda di lapangan menjadi komitmen bersama semua pihak.

“Penerapannya untuk pengawasan, itu mungkin dari Dinas Perhubungan. Kemudian, Satpol PP sebagai pelaksana penegakan Perda,” pungkasnya.(Andi Sawega)