Pemkab Butuh Puluhan Miliar Atasi Defisit Anggaran

 

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau mengalami defisit anggaran sekitar Rp850 miliar. Angka itu diperoleh akibat adanya pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) pusat ke Berau sekitar Rp700 miliar. Kemudian, pemotongan dari DBH Provinsi Kaltim dan penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari APBN Pusat

Mengatasi defisit tersebut, 30 Agustus 2016 lalu, Pemkab telah mengeluarkan surat edaran Bupati Berau Nomor 900/034/BPKAD.B/2016 tentang rasionalisasi APBD tahun 2016. Dalam surat edaran tersebut, Bupati Muharram mengeluarkan sepuluh poin putusan untuk memangkas semua beban anggaran yang dikeluarkan.

BACA JUGA : Defisit Anggaran, Ini Langkah Muharram

Namun, kebijakan tersebut ternyata belum seutuhnya menyelesaikan permasalahan yang ada. Diungkapkan Bupati, berdasarkan perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), hingga saat ini Pemkab masih harus menutupi kekurangan (defisit) APBD tahun 2016.

“Sampai hari ini, kita masih kurang mungkin sekitar Rp10-Rp20 miliar,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com dikediamannya, Jalan Cendana beberapa waktu lalu.

Dalam sepuluh poin kebijakan yang tertuang dalam surat edaran tersebut, Muharram memang telah menginstruksikan, menghentikan sejumlah lelang paket pekerjaan dan melakukan rasionalisasi atau memangkas anggaran SKPD minimal 5 persen. Tetapi, dalam kondisi masih kekurangan anggaran puluhan miliar itu, dikatakan Muharram, sangat memungkinkan pihaknya akan kembali mengeluarkan kebijakan baru.

“Kita tinggal menunggu informasi data dari masing-masing SKPD, sehingga ketahuan apakah masih ada angagran atau memang masih defisit.  Setelah diketahui angka pastinya, baru bisa kita mengambil apa langkah yang harus dilakukan, khususnya yang memang skala-skala prioritas,” katanya.

Kebijakan baru yang dimaksud, ditegaskan Muharram, menentukan skala prioritas program SKPD. Program yang langsung bersentuan dengan masyarakat akan tetap dianggarkan, termasuk gaji pegawai dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap SKPD harus mendukung segala langkah efisiensi anggaran yang dilakukan Pemkab.

“Untuk antisipasi (defisit) 2016 ini, tindakan itu memang harus kita lakukan. Tidak bisa, tidak,” pungkasnya.(Andi Sawega)