Mendagri : Defisit, DOB Berau Pesisir Selatan Ditunda Lagi

 

TANJUNG REDEB – Keingian masyarakat Talisayan dan 4 kecamatan sekitar untuk pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Berau Pesisir Selatan (BPS), nampaknya harus bersabar lebih lama lagi. Setelah sebelumnya gagal disahkan akibat terbentur perubahan Undang-Undang Nomor 32/2004 ke Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, kini DOP BPS terpaksa harus ditunda kembali hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Penundaan tersebut menyusul keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang secara tegas mengatakan, jika pembentukan DOB harus ditunda akibat kondisi keuangan negara yang saat ini tengah mengalami defisit. Sehingga, sejumlah program di luar prioritas pemerintah, harus bersabar hingga kondisi keuangan kembali pulih.

“Pembentukan DOB ini terpaksa harus kita tunda dulu. Ini karena kita tahu sendiri jika kondisi keuangan kita memang dalam keadaan defisit. Sementara Pak Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur, jadi yang seperti ini harus ditunda. Ya walaupun ini sebetulnya merupakan bentuk pemerataan pembangunan,” ungkap Tjahjo di sela-sela kunjungannya di Berau Expo 2016, Kamis (15/9/2016).

BACA JUGA : DOB BPS, Mulai Menggeliat Lagi

Dijelaskan Tjahjo, meskipun secara Undang-Undang biaya daerah otonomi persiapan dibiayai oleh daerah induk yang akan ditinggalkan, namun tetap saja akan membebani anggaran dari pusat. Sehingga semua program yang berkaitan dengan pembentukan DOB harus ditunda, bukan hanya rencana pembentukan DOB BPS, tetapi berlaku bagi seluruh daerah di Indonesia.

“Kalau membentuk DOB itu kan harus membangun Kantor Kepala Daerah, Kantor Polres, Kantor SKPD, Kantor Kodim dan kantor-kantor lainnya, dan itu harus menggunakan anggaran yang tidak sedikit, sehingga kita putuskan ditunda dulu program pembentukan DOB untuk saat ini,” jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga 2016 ini jumlah daerah yang mengusulkan melakukan persiapan pembentukan DOB meningkat drastis, yakni mencapai 213 calon DOB se-Indonesia. Jumlah tersebut, menurut Tjahjo, kemungkinan akan terus meningkat, menyusul keinginan masyarakat untuk melakukan pemerataan pembangunan.

BACA JUGA : Target Bupati Untuk Kawasan Usulan DOB BPS

Padahal pihak Kemendagri telah melakukan pembahasan dengan DPR untuk dapat menyelesaikan 20 persen dari total pengajuan DOB yang ada di tahun 2016. Namun, target tersebut dipastikan harus gagal akibat kondisi keuangan saat ini.

“Kemungkinan akan terus meningkat jumlah daerah yang melakukan persiapan DOB. Tetapi yang pasti, saat ini persiapan pembentukan DOB, baik itu Berau Pesisir Selatan dan DOB lainnya kita tunda,“ tutupnya.(M.S. Zuhrie)