Soal Tambang dan Sawit Gunakan Jalan Umum, Ketua DPRD : Sosialisasi Perda “Kosong”

 

TANJUNG REDEB – Masih belum maksimalnya penerapan Perda Kaltim Nomor 10/2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit di lapangan juga membuat Ketua DPRD Syarifatul Sya’diah angkat bicara.

Dikatakannya terkait adanya indikasi pelanggaran Perda oleh sejumlah perusahaan tersebut, hal ini hendaknya segera ditindaklanjuti oleh intansi teknis, yakni Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Berau. Pasalnya jika terus dibiarkan, kendaraan pengangkut buah sawit dengan tonase tinggi dapat berdampak pada kerusakan permukaan jalan dan lalulintas.

“Dalam hal ini Dishub harus lebih tegas dalam menerapkan perda. Jika ada penindakan, maka pelanggaran tidak akan terjadi, dan ini seharurnya selalu dikontrol,” ungkapnya kepada beraunews.com, Kamis (15/9/2016).

BACA JUGA : Tambang dan Sawit Gunakan Jalan Umum, Ini Sanksinya

Menurutnya, masih banyaknya pelanggaran yang terjadi lantaran instansi teknis terlalu bijak dengan penerapan perda tersebut. Akibatnya perda tersebut dianggap hanya sebatas sosialisasi kosong tanpa ada tindak lanjut dari sosialisasi sendiri. Seperti diketahui perda sendiri mulai disosialisasikan sejak tahun 2013, namun hingga kini belum ada terdengar kendaraan perusahaan yang melanggar perda tersebut dikenakan sanksi.

“Saya kira sosialisasi kemarin masih kurang pro aktif. Nah jika sampai sekarang masih ada pelanggaran itu disebabkan belum ada sanksi. Kalau ada sanksi jelas mereka akan berfikir untuk melanggar. Untuk itu, sanksi harus segera diterapkan agar mereka yang kerap melanggar takut,” bebernya.

Ketika ditanya, jika ke depan perda tersebut masih tetap dilanggar, apa langkah dewan? Ia menjawab, pihaknya akan memanggil Dishub selaku instansi teknis untuk meminta penjelasan.

“Intinya kita ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan baik,” jelasnya.(Hendra Irawan)