Soal Obat Ilegal, Dinkes Baru Mau Koordinasi

 

TANJUNG REDEB – Terungkapnya pabrik obat ilegal awal September lalu di Jakarta ditanggapi serius oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, Totoh Hermanto. Meski sampai dengan saat ini, belum ada laporan adanya obat ilegal di Kabupaten Berau, namun dirinya tak menampik jika keberadaan obat ilegal tersebut ada.

Dari data Mabes Polri, bisnis obat ilegal tersebut hampir sama lamanya dengan bisnis vaksin palsu yang juga diungkap beberapa waktu lalu. Peredaran obat palsu tersebut juga bukan hanya menyebar di apotek rakyat, namun juga di sejumlah apotek besar yang ada di wilayah Indonesia. Bahkan, tak menutup kemungkinan ada keterlibatan dokter, sehingga mafia obat palsu ini dapat berjalan dengan mulus.

“Kita tidak menutup kemungkinan peredaran obat palsu itu ada, tapi kami tekankan Dinas Kesehatan Berau selama ini mengunakan obat buatan pemerintah. Jadi kami jamin asli. Terkait peredaran obat palsu, kita belum tahu karena kita belum menerima adanya pengaduan masyarakat,” ujar Totoh Hermanto kepada awak media usai mengikuti upacara Hari Jadi Kabupaten Berau ke-63 dan Kota Tanjung Redeb ke-206 di Lapangan Pemuda, Kamis (15/9/2016).

Sementara akibat terkuaknya peredaran obat palsu yang dijual di apotek secara bebas, hingga menimbulkan wacana penghapusan apotek rakyat, Totoh mengaku, jika kategori apotek rakyat tersebut harus diperjelas, sehingga nantinya tidak merugikan apotek lainnya yang sejatinya bukan apotek rakyat.

“Apotek di Berau semuanya saya rasa bukan apotek rakyat, karena semua punya izin. Sementara yang tertangkap menjual obat ilegal di Jakarta itu apotek rakyat atau sekelas warung kelontong, tapi jual obat begitu dan tak ada izin,” jelasnya.

Terkait peredaran obat ilegal produksi swasta tersebut, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan lintas sektor, terutama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan pengecakan atau pengawasan obat-obatan yang diperjualbelikan di apotek maupun yang digunakan rumah sakit.

“Kita akan koordinasikan dulu karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita tidak tahu jenis-jenis obatnya apa saja yang ilegal, sehingga kita harus melibatkan BPOM untuk melakukan pengecekan. Kita upayakan dalam waktu dekat sudah kita lakukan pengawasan di lapangan,” pungkasnya.(M.S. Zuhrie)