Belum Berkantor Di BPPT, Ini Kata BLH

 

TANJUNG REDEB – Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo telah melakukan inspeksi mendadak (Sidak), Selasa (6/9/2016) lalu, ke kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Berau. Wabup menemukan kenyataan, pemohon yang hendak mengurus perizinan masih harus bolak-balik ke instansi lain sesuai jenis perizinan yang diajukan. Padahal, BPPT tengah gencar dengan jargon pelayanan terpadu satu pintu.

Sebelumnya, Kepala BPPT, Yudi Artangali mengungkapkan, dalam proses perizinan satu pintu, saat ini ada beberapa perizinan yang sudah dilaksanakan satu pintu di BPPT. SKPD yang belum bisa melaksanakan konsep tersebut hanya Badan Lingkungan Hidup (BLH) dengan pegawai atau stafnya masih berkantor di Jalan APT Pranoto.

BACA JUGA : BLH Belum Laksanakan Pelayanan Satu Pintu

Menanggapi hal ini, Kepala BLH Berau, Zulkifli mengakui, instansi yang dipimpinnya belum mampu melaksanakan konsep pelayanan terpadu satu pintu tersebut. Dijelaskan Zulkifli, dalam menerbitkan dokumen perijinan atau rekomendasi, pihaknya telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur. Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat dilihat pada Keputusan Menteri Negara LH Nomor 17/2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL.

“Kalau memang bisa disederhanakan, kenapa kita harus mencari yang sulit-sulit. Tapi, SOP kita sudah ada, acuannya sudah jelas,” jelasnya.

Jenis kegiatan dan luasan tempat usaha, juga akan mempengaruhi tahapan pengajuan. Dijelaskan Zulkifli, pihaknya akan melakukan proses penapisan (screening) wajib AMDAL. Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.

Seperti, untuk usaha perkebunan dengan luasan area perkebunan di bawah 3.000 hektar, pihaknya akan meminta pemohan hanya perlu melengkapi persyaratan pengurusan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Begitu juga dengan Koperasi yang memiliki luasan area lahan di bawah 1.000 hektar, pemohon hanya perlu mengurus Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL).

“Kalau kebun, masih kita lihat luasannya. Kalau 3.000 hektar ke bawah, masih cukup UKL-UPL. Kalau koperasi itu, bisa saja kalau luasannya hanya sampai 1.000 hektar, tidak harus UPL, bisa saja SPPL. Tapi, kalau tambang itu, jarang ada UPL, pasti larinya ke Amdal karena itu dampaknya yang penting,” jelasnya.

Selanjutnya, ditambah Zulkifli, proses pengumuman sebab setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL, wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL.

Kemudian, proses pelingkupan (scoping). Pelingkupan merupakan suatu proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotetis) yang terkait dengan rencana kegiatan. Hasil akhir dari proses pelingkupan adalah dokumen KA-ANDAL

“Habis itu, kalau sudah kita lihat di lapangan dan sebagainya, kita tahu bentuk dokumennya, ya sudah kita balas permohonan mereka itu. Kita berikan arahan, ini bentuk dokumennya,” tambahnya.

Lebih lanjut, dikatakan Zulkufli, pihaknya akan melaksanakan penyusunan dan penilaian KA-ANDAL. Setelah KA-ANDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

Selain itu, penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya. Terakhir, barulah Persetujuan Kelayakan Lingkungan.

“Ini semua juga kadang terlambat, jika konsultan lambat melaksanakan tugasnya. Kalau kami selalu stand by di kantor sehingga kalau mau melaksanakan pelayanan satu pintu, setidaknya yang bisa dilakukan ialah meletakkan BPPT dan BLH dalam satu gedung terpadu atau bersampingan,” pungkasnya.(Andi Sawega)