Daerah dan Pusat Ternyata Satu Pikiran

 

TANJUNG REDEB – Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo menyebutkan, selarasnya program pemerintah pusat dengan visi misi Bupati Berau dan Wakil Bupati, yakni membangun dari kampung tentunya dilandasi dengan pertimbangan yang sama. Pasalnya, data juga memperlihatkan jika jumlah rakyat miskin kebanyakan berasal dari desa. Untuk itu sejak awal program membangun dari pinggiran sudah masuk dalam ancang-ancang pemerintahanan Muharram dan Agus Tantomo.

Menurutnya, dengan 100 kampung belum termasuk beberapa kawasan pemukiman atau anak kampung seperti Nyapa Indah di Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung, Makassang di Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur atau Silawai Makmur di Kampung Gunung Sari Kecamatan Segah, merupakan sebuah penopang ekonomi daerah yang sangat besar.

Sebab, jika ekonomi kampung meningkat, maka dampaknya akan sampai ke daerah perkotaan sebagai muara perputaran ekonomi. Sektor kampung menjadi target pembangunan dengan pertimbangan ini.

Membangun Indonesia dari pinggiran, demikian salah satu bunyi dari 9 program strategis pemerintahan Jokowi sangat sejajar dengan komitmen Pemkab Berau saat ini. Kawasan pinggiran bernama kampung di Berau, merupakan sasaran utama sentuhan pembangunan yang sudah dilaksanakan saat ini.

Pergerakan ekonomi masyarakat satu daerah kabupaten dominan dipengaruhi oleh kampung atau desa. Beragam sumber daya nasional awalnya berasal dari desa. Berbagai sumber daya alam juga banyak berasal dari kawasan pedesaan, baik yang bertebaran di wilayah pesisir dan kelautan, daratan dan pegunungan.

Meskipun begitu banyak perhatian pemerintah yang mengarah pada kebijakan pembangunan di kampung atau desa, ternyata belum maksimal. Akan tetapi selain potensi yang besar, pemerintah terlebih dahulu harus mengatur kesiapan ini. Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi sasaran untuk ditingkatkan.

“Ini harus selaras juga, bagaimana mau membangun kalau pelaksanaannya tidak mampu, sehingga SDM ini juga perlu ditingkatkan. Bagaimana mengelola anggaran, dari perencanaan sampai pertanggung jawabannya,” jelas Agus Tantomo.

Dengan terbitnya UU Nomor 6/2014 telah membuka cakrawala baru tentang desa. Khusus Kabupaten Berau, melalui program pembangunan desa dengan alokasi Rp2 sampai Rp5 Miliar per kampung yang telah menjadi kontrak politik Bupati dan Wakil Bupati, menurutnya adalah bentuk kepedulian dan sekaligus terobosan dalam pembagunan desa.

Untuk itu, dirinya sangat mendukung upaya Bupati untuk menjaring talenta muda berupa sarjana-sarjana potensial untuk menjadi pendamping kampung dalam mengelola Alokasi Dana Kampung (ADK).

“Dinamika pembangunan kampung tidak semudah membalik telapak tangan, sarjana pendamping adalah salah satu SDM yang saya rasa perlu ada untuk memaksimalkan pembangunan kampung,” tandasnya.(M.S. Zuhrie)