BLH Belum Laksanakan Pelayanan Satu Pintu

 

TANJUNG REDEB – Selasa (6/9/2016) lalu, Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Berau yang berada di Jalan Murjani I.

Wabup mendapat informasi jika BPPT memberlakukan pelayanan terpadu satu pintu. Namun faktanya, pemohon yang hendak mengurus perizinan masih harus bolak-balik ke instansi lain sesuai jenis perizinan yang diajukan.

Oleh karena itu, guna memberikan pelayanan satu pintu, diharapkan Wabup, pegawai atau staf SKPD tersebut yang mengurus hal ini, juga akan ditempatkan di BPPT. Bukan instansinya yang digabung menjadi satu SKPD.

Menanggapi hal ini, Kepala BPPT, Yudi Artangali mengungkapkan, dalam pelayanan perizinan yang dilaksanakan melalui pihaknya, saat ini bisa mencapai 100 hingga 150 perizinan dalam satu bulan. Perizinan terbanyak adalah penerbitan surat izin tempat usaha.

BACA JUGA : Wabup : Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Masih Banyak Pintu

Dalam proses perizinan satu pintu, ditegaskan Yudi, saat ini ada beberapa perizinan yang sudah dilaksanakan satu pintu di BPPT. Seperti perizinan yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, saat ini tidak perlu mengambil rekomendasi ke Kantor DPU. Namun, staf teknis DPU yang diundang ke BPPT untuk penyelesaian proses perizinan. Ada juga yang berhubungan dengan Dinas Perumahan dan Tata Ruang (DPTR).

“Tentu memungkinkan untuk disatukan. Jadi, yang sekarang sudah kita laksanakan 1 pintu itu yang kaitan dengan DPU. Tidak lagi kita rekom ke DPU, cukup ada staf teknisnya yang diundang kesini. Tapi, itu sudah menjadi keputusan tim teknis itu. Begitu pun tata ruang juga sama, kita mengundang dari DPTR. Mereka juga berbicara disini sudah tidak lagi harus minta kepada kepalanya,” jelasnya.

Namun, diakui Yudi, masih ada SKPD terkait yang pegawai atau stafnya belum dapat berkantor di BPPT, yakni Badan Lingkungan Hidup (BLH). Dimana, pemohon yang hendak mengurus perizinan seperti analisa dampak lingkungan (Amdal),

“Yang sekarang belum, tinggal BLH. Jadi, permohonan kesini yang disyaratkan BLH, itu selama belum ada surat dari BLH seperti analisa dampak lingkungan maupun SKTL (Surat Keterangan Tanda Lulus-red), kita tidak memproses. Mereka disuruh kesana dulu mengurus,” pungkasnya.(Andi Sawega)