Tambang dan Sawit Gunakan Jalan Umum, Ini Sanksinya

 

TANJUNG REDEB – Perusahaan tambang batubara dan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur yang menggunakan jalan umum untuk mengangkut hasil produksinya akan dikenai sanksi maksimal 6 bulan kurungan penjara atau denda maksimal Rp50 juta.

Apabila perusahaan melakukan pelanggaran atau tidak mematuhinya, maka selain diberikan sanksi senilai Rp50 juta, juga ada sanksi administrasi mulai dari peringatan untuk pelanggaran ringan, paksaan, uang paksa atau uang pengganti, termasuk penghentian sementara operasional angkutan, penangguhan izin hingga pencabutan izin.

Sanksi tersebut ditelusuri beraunews.com pada Pasal 17 dan 19 Perda Kaltim Nomor 10/2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit.

Bahkan sanksi dari Perda tersebut sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 43/2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit.

Selain itu, didukung pula dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim Nomor 700/2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Jalan Umum dan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit di Kaltim.

Tim Terpadu yang bertugas mengawal Perda tersebut terdiri dari lintas instani, antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Perkebunan, Satpol PP, Polri, dan TNI.

Untuk itu, perusahaan batubara dan perusahaan kelapa sawit dilarang melewati jalan umum, sehingga mereka diwajibakan membangun prasarana jalan khusus pada persilangan jalan umum sesuai ketentuan, yakni membangun jalan terowongan (underpass) untuk lewat dibawahnya maupun jembatan layang (flyover) untuk lewat diatasnya.

Saat ini sektor tambang dan kelapa sawit sedang berproduksi dengan intensitas cukup tinggi, akan tetapi sejumlah perusahaan batubara maupun kelapa sawit masih ada yang menggunakan fasilitas jalan umum.

Kondisi ini tentu menimbulkan dampak negatif, mulai merusak jalan, menyebabkan rawan kecelakaan, dan menyebabkan banyaknya debu sehingga menganggu masyarakat. Terlebih, bobot kendaraan pengakut melebihi kapasitas beban jalan yang hanya mampu menahan beban di bawah 8 ton saja. Seperti yang terjadi di wilayah Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan dan wilayah pesisir selatan Berau lainnya.

"Sementara di atas 8 ton tidak diperbolehkan lagi," ungkap Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Berau, Abdurrahman U pada beraunews.com baru-baru ini.

BACA JUGA : Perusahaan Sawit Gunakan Jalan Umum, Jelas Pelanggaran Perda


Sementara kendaraan sawit dalam melakukan aktivitas produksinya dikatakannya, baik itu truk sawit maupun CPO itu terkadang melebihi kapasitas kemampuan jalan. Sehingga mempengaruhi kondisi permukaan jalan, bahkan sampai mengakibatkan kerusakan jalan

"Itu juga jelas tidak boleh," ujarnya.

 

Sebenarnya untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya juga sudah melakukan berbagai langkah, mulai melakukan sosialisasi, dan pemasangan rambu jalan. Seharusnya dengan adanya pemberitahuan tersebut, pengusaha maupun pemilik kendaraan paham dengan aturan.

Bahkan Abdurrahman juga menyampaikan, jika masih banyak kendaraan perusahaan baik itu sawit dan maupun perusahaan lain yang bobotnya tidak sesuai dengan kemampuan jalan diharapkannya aparat berwenang seperti aparat kepolisian dapat melakukan tindakan.

"Karena yang lebih berhak melakukan tilang itu memang kepolisian. Ya makanya nanti ke depan, kita akan berkordinasi dengan aparat kepolisian serta Satpol PP, sehingga jika ada pelanggaran seperti ini dapat langsung ditindak, agar menimbulkan efek jera," jelasnya.

Namun pihaknya juga mengharapkan, semua perusahaan dan masyarakat mematuhi peraturan yang telah berlaku. Sehingga pelanggaran yang sifatnya merugikan dapat dihindari.(Hendra Irawan)