Pemkab Rencanakan Sewa Rumah Untuk Pembinaan Sementara WTS

 

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau melalui Bupati, Muharram meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beserta instansi terkait melakukan pengawasan secara sistematik dan berkelanjutan terhadap keberadaan Wanita Tuna Susila (WTS) eks Tempat Hiburan Malam (THM) Tembudan yang saat ini banyak ditemukan di tempat-tempat prostitusi berkedok Pijat Tradisional di Tanjung Redeb.

“Pengawasannya harus berkelanjutan, dan aparat yang bertanggungjawab atas lokalisasi ilegal tersebut tidak hanya melakukan pengawasan di satu area atau daerah, tapi daerah lain juga,” ungkapnya kepada beraunews.com, Sabtu (10/9/2016).

BACA JUGA : Eks Pekerja THM Tembunan “Gentayangan” Di Tanjung Redeb

Dikatakannya, pengawasan sistematik dan berkelanjutan tersebut diharapkan bisa mempersempit ruang gerak para WTS untuk kembali melakukan tindakan terlarang. Pengawasan sendiri bukan hanya Satpol PP, namun pihak Muspika serta masyarkaat juga harus membantu hal ini.

“Kita upayakan tutup ruang gerak mereka, jangan sampai ditutup tempat lama, malah ke tempat lain lagi mereka,” jelasnya.

Pengawasan harus dilakukan disemua wilayah dengan melibatkan pihak Satpol PP, Kecamatan dan Kepolisian. Pasalnya, jika hanya satu wilayah yang diperketat pengawasannya, akan terkesan diskriminasi dan hal tersebut juga tak akan membuat mereka berhenti.

“Tempat lain yang ada di Kabupaten Berau perlu dilakukan pengawasan. Kalau cuma satu tempat saja, mereka akan mencari tempat yang lebih aman pastinya,” terangnya.

Muharram melalui Pemkab juga akan mengupayakan penyewaan rumah untuk menampung para WTS yang terjaring rajia melalui APBD Perubahan tahun 2016 ini.

“Sementara kita akan upayakan untuk tempat sementara atau sewa rumah untuk pembinaan para WTS yang terjaring. Semoga itu bisa menjadi solusi sementara permasalahan yang ada ini,” pungkasnya.(Dedy Warseto)