Perusahaan Sawit Gunakan Jalan Umum, Jelas Pelanggaran Perda

 

TANJUNG REDEB – Sejak tahun 2013 lalu, Pemerintah Provinsi Kaltim telah menegakan Perda Nomor 10/2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit.

Perda tersebut diterbitkan dan ditegakkan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Muatan truk batubara dan kelapa sawit kerap merusak jalan.

Namun tampaknya, penegakan perda ini belum berjalan baik di Kabupaten Berau. Hal itu terlihat dari masih maraknya kendaraan angkut perusahaan, baik Tandan Buah Segar (TBS) maupun minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) menggunakan jalan umum. Seperti yang terjadi di wilayah Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan dan wilayah pesisir selatan Berau lainnya.

BACA JUGA : Jalan Umum Rusak, Dua Perusahaan Terkesan Lempar Tanggung Jawab

Menanggapi hal tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan Setkab Berau, Anwar mengatakan, sejauh ini penerapan Perda Nomor 10/2012 masih belum sesuai harapan. Sehingga intansi teknis perlu bertindak cepat, agar perda tersebut dapat diterapkan secara maksimal.

Selain itu, dikatakan Anwar, alangkah baiknya jika keberadaan perusahaan tersebut ikut melakukan pemeliharaan jalan umum yang kerap mereka manfaatkan. Disamping itu, SKPD teknis seperti Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi, Dishubkominfo Kabupaten, bahkan Dinas Pekerjaan Umum, untuk mengawasi dan mengatur kendaraan-kendaraan perusahaan yang ingin memanfaatkan jalan umum.

"Memang instansi teknis perlu lebih responsif bila berkaitan dengan kepentingan publik. Minimal secara berkala ada pemantaun, sekaligus sebagai evaluasi dan tindak lanjut," jelasnya saat dihubungi beraunews.com baru-baru ini.

Sementara itu, Kepala Dishubkominfo Berau, Abdurrahman U mengakui jika di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran Perda Nomor 10/2012 yang dilakukan pihak perusahaan. Meski pihaknya telah melakukan sosialisasi.

Tidak itu saja, sanksi tegas jika melanggar perda itu juga telah disampaikan kepada seluruh manajemen perusahaan di Kabupaten Berau, termasuk perusahaan yang bergerak di sektor batubara. Namun, tetap saja masih belum direspon dengan baik.

"Banyak memang pelanggaran yang dilakukan. Kita juga ingin pengusaha, dan pemilik kendaraan sadar akan hal ini. Jika kita langsung berlakukan memang berat bagi mereka, tapi juga kita akan sampaikan kalau melanggar perda itu, maka sanksi tegas akan berlaku," ujarnya saat dihubungi beraunews.com melalui sambungan telepon.

 

Ditanya sampai kapan sosialisasi akan dilakukan, mengingat perda tersebut berlaku sejak 3 tahun lalu, Abddurrahman menjawab, seharusnya sosialisasi terkait perda tersebut sudah selesai. Karena menurutnya, begitu perda selesai dirancang, dan disahkan, sudah jadi ketentuan jika perda tersebut harus segera disosialisasikan.

"Namun karena kesiapan masyarakat dan pengusaha masih rendah, akhirnya penerapannya masih kurang maksimal, dan perlu waktu. Seharusnya kita sudah beri sanksi, tapi kita masih bijaki. Kita juga sayangkan kebijakan kita ini malah disalahgunakan," bebernya.

Dikatakannya, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan kembali melakukan pertemuan dengan melibatkan aparat kepolisian, Satpol PP dan instansi lainnya agar kedepannya, begitu terjadi pelanggaran segera ditindaklanjuti. Karena dikatakannya, pihaknya tidak bisa bertindak sendiri tanpa ada dukungan dari instansi teknis lain.

"Dalam waktu dekat akan kita bahas. Jadi sanksi ini harus segera dijalankan, dan tidak ada lagi kebijakan-kebijakan. Karena ini adalah peraturan yang diatur dalam perda, dan semua pengusaha maupun masyarakat wajib mengikutinya," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Berau, Iramsyah mengatakan, harus ada koordinasi dengan instansi terkait dan pihak perusahaan, agar permasalahan di lapangan dapat diselesaikan.


"Insya Allah ke depan kita akan berusaha evaluasi dan verifikasi pelanggaran dimaksud. Namun sebelumnya perlu ada koordinasi dengan instansi terkait yang membidangi. Kalau memang tidak ada perhatian dari pihak perusahaan dan pelanggarannya memang jelas, terpaksa kita harus berupaya untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran tersebut," pungkasnya.(Hendra Irawan)