Belum Semua SKPD Serahkan Laporan Rasionalisasi, Bupati Masih Maklum

 

TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Muharram menginstruksikan hasil rasionalisasi setiap SKPD segera disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), paling lambat tanggal 5 September 2016. Instruksi tersebut tertuang dalam surat edaran Bupati Berau Nomor 900/034/BPKAD.B/2016 tentang rasionalisasi APBD tahun 2016.

Namun, hingga batas waktu penyerahan laporan tersebut, jumlah SKPD yang telah menyerahkan hasil rasionalisasinya belum ada setengah dari keseluruhan jumlah SKPD di lingkungan Pemkab Berau.

Menanggapi hal itu, Bupati Muharram masih memaklumi keterlambatan penyerahan hasil rasionalisasi setiap SKPD tersebut. Sebab, BPKAD memiliki data terkait anggaran pembangunan dan belanja setiap SKPD. Baik, jumlah anggaran yang belum digunakan maupun yang sudah digunakan.

“Berapa dana yang mereka sudah pakai dan berapa yang belum, kita sudah tahu,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com di Setkab Berau, Jalan APT Pranoto, Rabu (7/9/2016).

BACA JUGA : Batas Waktu Berakhir, Baru Beberapa SKP Laporkan Hasil Rasionalisasi

Dikatakannya, seandainya SKPD belum juga bisa melakukan efisiensi sebesar 5 persen pada belanja langsungnya, dirinya pun tetap bisa melakukan efisiensi tersebut berdasarkan perhitungan dari BPKAD. Namun, Pemkab masih memberikan kewenangan pemangkasannya ke setiap SKPD. Sebab, setiap SKPD dinilai Bupati, memahami betul program mana yang prioritas dan yang bukan, sehingga masih bisa ditunda realisasinya.

“Hampir semua SKPD setelah kita cek, semuanya bisa menyumbang (memangkas-red) 5 persen,” katanya.

Namun selama ini, Muharram juga mengakui, dalam hal pelaporan, SKPD di lingkungan Pemkab Berau selalu terkesan baru bekerja setelah ada desakan atau instruksi dari pimpinan. Baik itu, terkait realisasi kegiatan dan program maupun pengelolaan aset daerah.

“Saya melihat ini, terkesan setiap namanya laporan selalu mendesak,” bebernya.

Oleh karena itu, Muharram melalui beraunews.com mengimbau setiap SKPD agar tidak boleh lagi bekerja dengan sungguh-sungguh setelah terdesak alias menunggu instruksi dari pimpinan. Semua kegiatan yang telah diprogramkan sebelumnya harus dilaksanakan segera, begitu pula laporan realisasinya. Satu SKPD saja yang tidak melakukan hal ini, tentu berdampak pada sistem yang ada.

“Saya kira perlu juga mengimbau agar seluruh SKPD ini mematuhi dan meningkatkan kinerjanya, maka saya mengimbau mungkin lewat media ini agar setiap SKPD nantinya tidak boleh lagi bekerja setelah terdesak, istilahnya melakukan upaya setelah disuruh,” pungkasnya.(Andi Sawega)