Gaji PTT Capai Rp100 Miliar, Bupati Minta Pengangkatan PTT Tak Hanya Urusan SKPD

TANJUNG REDEB – Perekrutan Pegawai Tidak Tetap (PTT) selama ini masih ditangani Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing. Tak pernah melibatkan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) selaku intansi terkait. Akibatnya, jumlah PTT yang bekerja disetiap SKPD menjadi tidak terpantau.

Dengan jumlah yang tidak terpantau ini, dikhawatirkan berdampak pada pembengkakan anggaran. Mengingat, penggajiannya dibebankan dalam APBD yang telah dianggarkan SKPD bersangkutan.

Di tengah defisit anggaran saat ini, pemerintah menilai agar perekrutan PTT kedepannya harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Bupati Berau, Muharram pun menilai, metode pengangkatan PTT yang dilakukan selama ini tidak efektif.

Pasalnya, dengan metode yang berjalan selama ini melalui masing-masing SKPD, dikhawatirkan dapat menimbulkan nepotisme, dengan mengangkat berdasarkan hubungan kekeluargaan. 

“Tidak boleh lagi nantinya sekedar kepala dinas dan kantor dengan sesuka hati mengangkat PTT. Bisa jadi dalam pengangkatan ini keluarganya atau tetangga yang dimasukan, padahal tidak terlalu efektif kinerjanya. Jadi kedepannya harus melibatkan Bupati dan Sekda serta melalui proses kelayakan,” tegas Bupati dalam apel pagi, Senin (5/9/2016).

Diungkapkan Bupati, anggaran yang dikeluarkan untuk penggajian PTT terbilang cukup besar, yakni mencapai Rp100 miliar per tahun. Menurutnya, dengan anggaran yang cukup besar ini perlu ada pengkajian kembali perekrutan PTT.

“Kalau memang tidak efisien, kita harus bertindak tegas. Jangan sampai dibiarkan sampai banyak, padahal tidak terlalu signifikan membantu kinerja,” pungkasnya.(M.S. Zuhrie)