Soal Dana APBD Rp1,2 Triliun di 4 Bank, Ini Kata DPRD Berau

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau ternyata memiliki sejumlah dana yang tersimpan dalam rekening giro dan deposito di 4 bank. Bahkan, setelah beredar foto dokumen dengan tandatangan Kasubbid Pendapatan dan Belanja, Puja Astinah, terungkap dana Pemkab Berau di sejumlah bank yang tersimpan dalam bentuk rekening giro dan deposito berjumlah sekitar Rp1,2 triliun.

Di tengah kondisi defisit anggaran, wacana untuk segera menarik dana itu pun kembali mencuat. Terlebih dana tersebut terbilang fantastis, yakni hampir setengah dari total keseluruhan APBD Berau 2016 sebesar Rp2,6 triliun.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah mengatakan, dana yang tersimpan di 4 bank tersebut merupakan APBD tahun 2016. Namun, dalam dana itu, juga terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Kabupaten Berau berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp360 miliar yang menumpuk sejak beberapa tahun lalu dan tidak bisa digunakan karena terbentur regulasi.

“Memang ada Silpa, tapi itu ada yang tidak bisa diapa-apakan. Seperti PSDH dan DR,” ujarnya.

Memanfaatkan Silpa itu, dikatakan Sari (sapaan akrab Ketua DPRD-red), Pemkab Berau pun menyertakan kembali Silpa ini dalam batang tubuh APBD 2016. Yang kemudian disertakan kembali dalam bentuk rekening giro dan deposito yang bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendapatan lain-lain yang sah.

“Silpa ini, disatu sisi berarti serapan anggaran tidak maksimal tapi disisi lain juga ada manfaat karena untuk tahun berikutnya bisa menjadi bagian pendapatan juga. Kalau didepositokan yang penting istilahnya bunganya jelas, karena itu bagian dari pendapatan lain yang sah,” katanya.

Ditambahkan Sari, Pemkab Berau juga ikut dalam penyertaan modal di BPD Kaltim. Dari penyertaan ini, pemerintah memperoleh pendapatan daerah sekitar Rp20 miliar per tahun.

“Kalau modal itu tidak disertakan disitu (BPD), berapa saja yang kita dapatkan?” tambahnya.

Ia juga menyampaikan, dengan penyertaan modal tersebut dapat lebih menghidupkan perbankan khususnya perbankan milik daerah, namun tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk bertujuan untuk menyalurkan Kredit Usaha Kecil (KUK) dan bisa bermanfaat bagi rakyat, memberikan dana bergulir agar pekenomian untuk rakyat kecil semakin berjalan.

“Kita punya saham disitu dan perbankan milik daerah itu kan BPD. Ya sebagai bagian dari itu seperti daerah lain-lain, juga menanamkan penyertaan modal disitu. Tidak masalah bagi kami, yang penting sesuai,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Berau, Achmad Rijal mengatakan, dana deposito tersebut merupakan bagian dari APBD tahun anggaran 2016 senilai Rp2,6 triliun yang belum dipergunakan, bukan anggaran di luar dari APBD tahun 2016 tersebut.

“Yang namanya deposito itu duit yang sudah jadi anggaran kita ini loh. Hanya saja belum dipergunakan, tapi pasti akan dipergunakan. Karena belum terpakai, maka disimpan dan dijadikan deposito dulu. Sepengetahuan kami itu dijadikan sebagai pencarian pendapatan kita,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Kamai itu menyarankan dengan kondisi defisit anggaran yang sedang dialami saat ini, Pemkab dapat memanfaatkan dana tersebut jika dinilai lebih bermanfaat untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran pemerintah saat ini.

“Kalau memang lebih bermanfaat ketika dana tersebut ditarik, kenapa tidak kita tarik? Toh kita sedang dalam kondisi kesusahan seperti ini,” katanya.

Namun keputusan untuk menarik dana atau tetap menanamkannya sebagai penyertaan modal di BPD, tetap bergantung kepada Pemkab.

“Memang kita berbicara yang mana lebih bermanfaat. Contoh, saham yang di BPD dengan pendapatan sekitar Rp20 miliar. Kalau menurut perhitungan pemerintah lebih menguntungkan menyertakan saham meski dalam kondisi kelabakan ini, ya berarti itu yang terbaik. Itu kebijakan dari pemerintah saja lah yang bisa menghitung itu,” pungkasnya.(Andi Sawega/Marta)