Batas Waktu Berakhir, Baru Beberapa SKP Laporkan Hasil Rasionalisasi

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau telah memiliki sejumlah opsi untuk mengantisipasi defisit anggaran. Salah satunya melakukan rasionalisasi minimal 5 persen dari total pagu belanja langsung SKPD yang telah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan Provinsi Kaltim. Hal itu tertuang dalam surat edaran Bupati Berau bernomor 900/034/BPKAD.B/2016 tentang rasionalisasi APBD tahun 2016 yang telah diterima setiap SKPD di lingkungan Pemkab Berau.

Dalam surat edaran yang ditandatangani 30 Agustus lalu, Bupati Muharram menginstruksikan hasil rasionalisasi ini juga segera disampaikan ke Bappeda dan BPKAD, paling lambat Senin (5/9/2016) hari ini.

BACA JUGA : Defisit, Anggaran SKPD Dipangkas Minimal 5 Persen

Dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Berau, Basri Sahrin mengatakan, hingga pukul 14.00 Wita hari ini, jumlah SKPD yang telah menyerahkan hasil rasionalisasinya belum ada setengah dari keseluruhan jumlah SKPD yang ada.

“Belum ada setengahnya yang menyerahkan. Yang sudah itu, baru Dinas Perkebunan, Dinas Kesehatan dan beberapa lagi,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com di Setkab Berau, Jalan APT Pranoto.

Dikatakan Basri, sesuai intruksi Bupati, seluruh SKPD yang telah menyerahkan hasil rasionalisasinya secara umum mampu melakukan efesiensi pada belanja langsung minimal 5 persen.

“Rata-rata bisa melakukan rasionalisasi di angka minimal 5 persen. Bahkan, ada yang lebih karena mereka melihat dan mengukur juga dengan kondisi sisa APBD triwulan IV ini,” jelasnya.

BACA JUGA : Defisit Anggaran, Ini Langkah Muharram

Basri berharap bagi SKPD yang belum menyerahkan dapat mempercepat penyerahan laporan tersebut.

“Kita harapkan semua SKPD dapat menyerahkan laporan rasionalisasinya, hari Jum’at itu sudah habis semua masuk,” imbaunya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jonie Marhansyah kembali menegaskan, agar seluruh SKPD dapat menyerahkan hasil rasionalisasinya selambat-lambatnya tanggal 7 September 2016 mendatang. Sebab, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpinnya akan kembali menggelar rapat dengan Bupati terkait beberapa pengurangan standarisasi penganggaran. Pada tanggal 9 September, TAPD pun akan menggelar rapat membahas KUA-PPAS Perubahan.

“Tetap kita tunggu dalam satu dua hari ini dan kami harapkan SKPD bisa mempercepat hal ini. Besok, kita akan rapat lagi dengan Bupati. Semua akan kita lihat dan evaluasi. Dan, kalau tanggal 5 ini, mereka belum masuk lagi, maka paling tidak besok atau lusa sudah kelar semuanya sehingga pembahasan,” pungkasnya.(Andi Sawega)