Defisit Anggaran, Ketua DPRD Minta SKPD Proaktif Ke Kementerian

TANJUNG REDEB – Sadar betapa pentingnya bantuan pemerintah pusat di tengah defisit anggaran yang kini dihadapi daerah, Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah berharap Pemkab Berau benar-benar memaksimalkan setiap peluang pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat melalui setiap kementerian. Seperti dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar), ada peluang untuk memperoleh pendanaan guna promosi wisata daerah.

“Terkait berkurangnya anggaran karena defisit ini, ya pemerintah mau tak mau harus berinovasi dengan lebih proaktif lagi ke kementerian. Disanalah, sesungguhnya tempat anggaran yang bisa kita tarik ke daerah,” ujar Sari (sapaan akrab Ketua DPRD Berau-red), Minggu (4/9/2016) saat ditemui beraunews.com dikediamannya.

Dengan lebih mengintensifkan pendekatan ke pemerintah pusat, dikatakan Sari, Pemkab akan lebih mudah melakukan lobi-lobi kebijakan yang tentunya akan menguntungkan daerah sembari pembangunan terus berjalan dikondisi perekonomian saat ini. Kementerian akan memberikan pendanaan sesuai dengan apa yang diusulkan pemerintah daerah.

“Setelah kami ke kementerian, bagaimana kementerian mau berikan (anggaran) kalau dari sini sendiri tidak mengusulkan. Pemerintah itu harus berupaya dengan lobi-lobi seperti apa untuk mendapatkan anggaran tersebut,” katanya.

Seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), diungkap Sari, tentu akan ditransfer oleh pemerintah pusat. Tetapi, terlebih dulu melalui mekanisme pengusulan dari pemerintah daerah. DAK merupakan alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

“Seperti DAK apa segala, itu memang usulan dari sini dulu. Kadang memang ada yang disana menuntut-nuntut, tapi kita sendiri tidak mengusulkan. Jadi harapan kami, pemerintah proaktif dengan memberikan usulan-usulan prioritas sehingga pendanaanya dilakukan oleh pusat,” ujarnya.

Bahkan, ketika DPRD Berau bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) melakukan kunjungan kerja ke Kemenpar guna meminta dukungan akan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Berau, dijelaskan Sari, pihak Kemenpar malah mempertanyakan usulan dari Pemkab Berau melalui Disbudpar sendiri.

“Kami DPRD begitu ke Kemenpar untuk minta dukungan agar pariwisata kita diperhatikan, malah usulannya memang ditanyakan. Mana usulannya, jadi usulannya itu yang diperlukan,” jelasnya.

Dari kunjungan itu, dikatakan Sari, baru diketahui jika pendanaan terkait promosi dan pemasaran potensi wisata daerah di Kemenpar banyak dialokasikan pemerintah pusat. Maka, DPRD pun meminta Disbudpar untuk proaktif membuat master plan pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Berau. Kemudian, mengusulkan pendanaan pengembang tersebut ke Kemenpar. Hal ini pun, ditegaskan Sari, harus dilakukan SKPD lainnya di lingkungan Pemkab Berau.

“Ternyata, untuk dana-dana seperti promosi wisata dan pemasarannya, disana itu memang banyak. Karena itu, kemarin kami meminta pariwisata proaktif dengan program-programnya. Mungkin membuat grand designnya dari pariwisata, itu seperti apa. Nanti dibawa ke provinsi untuk diajukan ke pusat, biar pendanaan itu bisa diberikan kepada Berau karena sangat membantu defisit anggaran yang dialami Berau saat ini,” pungkasnya.(Andi Sawega)