DPRD Dukung Kebijakan Pemkab Atasi Defisit

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau telah memiliki sejumlah opsi untuk mengantisipasi defisit anggaran. Salah satunya, selain melakukan penghentian beberapa lelang paket pengadaan barang dan jasa, Pemkab melalui surat edaran Bupati Berau Nomor 900/034/BPKAD.B/2016 tentang rasionalisasi APBD tahun 2016 pun melakukan rasionalisasi belanja langsung SKPD minimal sebesar 5 persen yang telah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan.

Mengetahui hal itu, Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah mendukung penuh sepuluh poin kebijakan ala Bupati Berau Muharram yang tertuang dalam surat edaran tersebut. Seperti, merasionalisasikan belanja perjalanan dinas bagi PNS/PTT/ Tenaga Kontrak dengan tidak melakukan perjalanan luar dinas luar daerah, baik rutin maupun kegiatan sejak 5 September 2016.

“Dengan adanya defisit anggaran ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berhemat dengan melakukan rasionalisasi anggaran. Apa-apa yang tidak prioritas, tidak usah lah. Seperti perjalanan dinas dan proyek-proyek yang mungkin tidak menjadi prioritas pertama, itu perlu dipikirkan (untuk dikurangi) juga,” ujar Sari (sapaan akrab Ketua DPRD Berau) saat ditemui beraunews.com beberapa waktu lalu di Sekretariat DPRD Berau, Jalan Gatot Subroto.

Namun, segala belanja langsung yang masuk skala prioritas, diharapkan Sari, Pemkab Berau tetap menjamin itu berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran 2016. Seperti, belanja langsung berupa belanja pegawai, honor dan sebagainya. Termasuk, belanja modal seperti pemenuhan sarana air bersih dan infrastruktur dasar lainnya.

“Tapi, yang memang menjadi prioritas seperti gaji dan lain-lain, memang tidak bisa. Termasuk, seperti PDAM, itu kan memang prioritas utama yang ditunggu-tunggu masyarakat dan yang menyangkut infrastruktur dasar, itu harus tetap dipenuhi ya,” harapnya.

Terakhir, Sari juga meminta Pemkab Berau terus berinovasi menciptakan pendapatan daerah yang potensial serta proaktif mencari sumber daya pembangunan dari pemerintah pusat melalui kementerian.

“Terkait berkurangnya anggaran karena defisit ini, ya pemerintah mau tidak mau harus berinovasi lebih dan proaktif lagi ke kementerian karena disanalah sesungguhnya tempat anggaran yang bisa kita tarik ke daerah,” pungkasnya.(Andi Sawega)