Defisit, Anggaran SKPD Dipangkas Minimal 5 Persen

TANJUNG REDEB – Selain menghentikan sejumlah lelang paket pekerjaan, Pemkab Berau juga melakukan rasionalisasi atau memangkas anggaran SKPD minimal 5 persen. Rasionalisasi dilakukan untuk mengatasi defisit anggaran belanja APBD Berau tahun anggaran 2016, sebagai akibat pemangkasan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Hal ini sesuai Surat Edaran Bupati Berau Nomor 900/034/BPKAD.B/2016 tentang rasionalisasi APBD tahun 2016 beserta lampirannya. Bupati Muharram, melalui Sekda, Jonie Marhansyah telah mengedarankan surat tersebut kepada setiap SKPD untuk melakukan efesiensi belanja langsung sebesar 5 persen yang telah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan.

“Surat edaran itu sudah kita sampaikan ke SKPD masing-masing. Jadi ada beberapa kegiatan distop semua itu, kecuali ada perintah Bupati. Termasuk, biaya perjalanan dinas, itu standarisasi dikurangi dan disesuaikan dengan standarisasi APBN,” ujar Jonie saat ditemui beraunews.com beberapa waktu lalu.

Jonie menilai, kebijakan yang dikeluarkan akan dapat mengatasi persoalan defisit anggaran. Kebijakan ini mampu menghemat anggaran belanja daerah sebesar Rp30 miliar. Termasuk, didalamnya penghematan dari penghentian 20 lelang paket pekerjaan dengan total pagu anggaran sebesar Rp24,298 miliar.

“Saya kira mampu dan kita itu sudah perhitungkan. Jadi, sekitar Rp30 miliar mengurangi untuk menutup defisit ini,” ujarnya.

BACA JUGA : Keluarkan Kebijakan, Bupati Muharram Optimis Atasi Defisit Anggaran

Ditemui terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Berau, Basri Sahrin menegaskan, instruksi Bupati Muharram melalui surat edaran tersebut betul-betul dilaksanakan semua SKPD. Mengingat, adanya kemungkinan peningkatan persentasi pemotongan pada belanja langsung SKPD tersebut.

“Yang jelas itu harus dilakukan semua SKPD karena ada situasi ekonomi yang bukan hanya di Berau tapi seluruh Indonesia. Bahkan, ada kemungkinan peningkatan persentasi pemotongan di belanda SKPD lagi,” tegasnya.

Jika dalam rasionalisasi kali baru sebesar 5 persen, ditambah Basri, kedepannya diprediksi bisa bertambah atau di atas angka 5 persen. Baik itu, pemotongan pada belanja perjalanan dinas, akomodasi, alat tulis kantor (ATK) dan sebagainya.

“Bakal besar di atas (5 persen-red) itu. Jadi siap-siap saja teman-teman di SKPD, kita rasionalisasikan,” tambahnya.

Basri yakin, pihaknya bisa melaksanakan arahan tersebut sesuai keinginan Bupati Muharram dan wakilnya, Agus Tantomo yang mana tujuan rasionalisasi itu sendiri untuk mengatasi dampak defisit anggaran di Kabupaten Berau.

“Yang jelas di tanggal 9 September itu akan menyampaikan KUA-PPAS Perubahan ke dewan, itu sudah clear. Artinya, kami yakni bisa lakukan sesuai dengan arahan Bupati,” pungkasnya.(Andi Sawega)