Keluarkan Kebijakan, Bupati Muharram Optimis Atasi Defisit Anggaran

TANJUNG REDEB – Masa awal kepemimpinan Bupati Berau, Muharram dan Wakilnya, Agus Tantomo langsung dihadapkan dengan berbagai persoalan terkait defisit anggaran. Imbas terjadinya pemangkasan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Kendati demikian, mantan anggota DPRD Kaltim itu tetap optimis dapat mengatasi berbagai persoalan terkait defisit anggaran tahun 2016. Terlebih, dengan sudah dikeluarkannya surat edaran tentang rasionalisasi APBD Berau tahun 2016.

“Real (nyata-red) kemarin sudah kita hitung bahwa (defisit anggaran) kurang lebih Rp290 sekian miliar, itu sudah tertutupi dengan kebijakan yang kita ambil ini. Karena sudah semua tertutupi, untuk sementara ini relatif aman,” ungkap Muharram saat ditemui beraunews.com, Rabu (31/8/2016).

Muharram berharap, defisit anggaran di Berau ini tidak terjadi lagi penambahan atau peningkatan dan stagnan diangka Rp290an miliar tersebut. Ia menilai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan kembali mengeluarkan kebijakan pemangkasan dana daerah dalam waktu dekat ini.

“Mudah-mudahan tidak ada lagi lah, masa sih berkali-kali menerbitkan sebuah keputusan dari kementerian. Harapan kita cuma itu. Tapi, kalau juga ternyata ada, ya tentu kita cari lagi solusinya,” harapnya.

Solusi yang dilakukan Pemkab Berau saat ini, dijelaskan Muharram, ialah menghentikan beberapa lelang paket pekerjaan yang memang belum skala prioritas utama pembangunan daerah dan yang tidak memiliki resiko berhadapan dengan hukum jika segera dihentikan.

“Yang memang belum kita lelang, itu yang menjadi skala prioritas (dihentikan) karena itu yang paling kecil resikonya untuk tidak kita lelang dulu. Selain itu, secara hukum juga yang paling ringan dampaknya,” jelasnya seraya memastikan pemenuhan sarana air bersih dan listrik tetap menjadi skala prioritas untuk dilanjutkan pembangunannya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda), Jonie Marhansyah pun selaras dengan apa yang disampaikan Bupati Muharram. Ia menilai, kebijakan yang dikeluarkan melalui surat edaran ke masing-masing SKPD di lingkungan Pemkab Berau akan dapat mengatasi persoalan defisit anggaran. Kebijakan ini mampu menghemat anggaran belanja daerah sebesar Rp30 miliar.

“Saya kira mampu dan kita sudah perhitungkan. Jadi, sekitar Rp30 miliar mengurangi untuk menutup defisit ini,” ujarnya.

Pemkab Berau pun tetap melanjutkan beberapa lelang paket pekerjaan yang menjadi skala prioritas untuk tetap dibangun. Disampaikan Jonie Marhansyah, hanya sistem pembayarannya yang berbeda dengan sebelumnya. Seperti, apabila progres pekerjaan yang telah mencapai 100 persen, maka yang dibayar hanya sekitar 70 hingga 80 persen atau di bawah lagi.

“Sisanya kita bayar di 2017. Ini utang yang akan dicatat oleh SKPD di masing-masing laporan akhir keuangan dan dinyatakan dalam neraca bahwa itu adalah utang,” pungkasnya.(Andi Sawega)