30 September Batas Akhir Perekaman E-KTP, Disdukcapil Terus Diserbu Warga

TANJUNG REDEB – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk merekam data kependudukan atau membuat KTP elektronik (E-KTP) sampai dengan 30 September 2016 mendatang.

Bagi masyarakat Indonesia yang belum merekam data setelah tenggat waktu tersebut, maka akan dikenakan sanksi administrasi. Bahkan, sebagian hak masyarakat terutama menyangkut pelayanan publik seperti layanan perbankan, layanan kepolisian, layanan kesehatan, layanan izin mendirikan bangunan, surat izin perkapalan, dan lain sebagainya tidak akan dilayani.

BACA JUGA : 30 September, Batas Akhir Perekaman Data Kependudukan

Kebijakan itu tentu mengakibatkan kepanikan tersendiri dikalangan masyarakat, khususnya bagi mereka yang selama ini belum mengurus atau melakukan perekaman biometric E-KTP. Hal itu pun terlihat di Kantor Disdukcapil Berau, dimana dalam beberapa hari terakhir, antrean warga yang hendak mengurus KTP membludak.

Mengetahui kondisi ini, Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo, Rabu (31/8/2016), melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Disdukcapil, Jalan Mangga II. Wabup langsung meninjau proses perekaman KTP dan pelayananan administrasi kependudukan lainnya.

“Kasihan orang banyak mengantre, karena ada pembatasan pengurusan KTP. Kalau sudah lewat 30 September, untuk sementara tidak dilayani lagi. Ini diseluruh Indonesia, jadi ada penumpukan sehingga tidak berimbang antara yang datang mengurus KTP dengan yang melayani,” ujarnya disela-sela meninjau pelayanan di Disdukcapil tersebut.

BACA JUGA : Alasan Kemendagri Tetapkan Perekaman 30 September 2016

Penumpukan ini terjadi disebabkan minimnya jumlah pegawai yang melayani perekaman KTP. Oleh karena itu, Wabup meminta Kepala Disdukcapil, Fredy Suryadie untuk menambah personil perekaman. Namun, hal ini dinilai sulit terealisasi sehingga solusi lainnya yakni penambahan jam kerja operator perekaman.

“Kemungkinan, Jum’at dan Sabtu ditambah jam kerjanya supaya bisa terlayani mereka. Kalau biasanya hari Jumat hanya setengah hari, saya minta ditambah sampai sore dan Sabtu buka pelayanan di pagi hari,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Fredy Suryadie mengatakan, pihaknya tentu akan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat tersebut. Dari kebijakan ini, tentu memerlukan langkah kerja cepat. Seperti, untuk mengatasi peningkatan jumlah masyarakat yang akan melakukan perekaman KTP, yakni dengan menambah jumlah alat perekaman yang awalnya berjumlah 2 unit menjadi 3 unit.

BACA JUGA : Seluruh Pelayanan Harus Menggunakan E-KTP, Disdukcapil Kembali Layangkan Surat Edaran

“Kami amati beberapa hari ini, mungkin saja pelayanan ini bisa kami tambah jamnya. Artinya, ini juga meminta petugas di luar jam kerja (lembur), tapi kami yakin bisa meski ini program kejutan. Kami tidak bicara lembur, jalan dulu,” pungkasnya.(Andi Sawega)