Defisit Anggaran, Ini Langkah Muharram

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau telah memiliki sejumlah opsi untuk mengantisipasi defisit anggaran. Imbas diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 66/2016 tentang rincian APBN tahun anggaran 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2016, baik dari pemotongan dan penundaan dana transfer dari pemerintah pusat maupun Pemprov Kaltim.

Seperti memangkas semua beban anggaran yang dikeluarkan, antara lain menghentikan pembayaran proyek dan pengadaan, baik belanja modal, maupun jasa. Hal ini sesuai surat edaran Bupati Berau Nomor 900/034/BPKAD.B/2016 tentang rasionalisasi APBD tahun 2016.

Dalam surat edaran yang ditandatangani pada 30 Agustus 2016 itu, Bupati Muharram mengeluarkan sepuluh poin putusan. Antara lain, segera menghentikan proses lelang paket-paket pekerjaan yang sampai saat ini belum dan sedang proses lelang, maupun yang telah memasuki tahapan penentuan pemenang.

Termasuk, yang dikembalikan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) kepada SKPD dikarenakan gagal lelang dan belum disampaikan kembali serta paket pekerjaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim (Bankeu) yang dalam proses lelang dan belum ikatan kontrak.

Kemudian, hasil efisiensi lelang berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), dilarang dimanfaatkan oleh Pengguna Anggagaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan lain. Selain itu, Bupati Muharram juga melakukan efesiensi pada Belanja Langsung sebesar 5 persen dari total pagu Belanja Langsung SKPD yang telah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bankeu.

“Rasionalisasi belanja perjalanan dinas bagi PNS/PTT/Tenaga Kontrak dengan tidak melakukan perjalanan luar dinas luar daerah, baik rutin maupun kegiatan sejak 5 September 2016. Yang bersifat konsultasi, koordinasi, pembelajaran atau studi banding, bimbingan teknis, seminar, ekspo atau pameran, kecuali ada perintah Bupati,” ujar Muharram, Rabu (31/8/2016), saat ditemui beraunews.com di Setkab Berau.

Terakhir, merasionalisasikan penggunaan belanja sewa mobilitas darat dan belanja pegawai, barang dan jasa yang ada pada Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD tahun anggaran 2016.

“Hasil rasionalisasi ini juga segera disampaikan ke Bappeda dan BPKAD, paling lambat tanggal 5 September 2016,” pungkasnya.

Diketahui, tembusan edaran ini disampaikan kepada Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah serta Inspektur Inspektorat Berau, Suriansyah.(Andi Sawega)