Wabup : Maksud Presiden Apa? Dana Bukan Kita Tahan

TANJUNG REDEB – Presiden Joko Widodo kembali menyebutkan jika dirinya mendapatkan informasi dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati bahwa total dana daerah yang berada di Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp224,67 triliun. Untuk itu, Presiden berharap dana itu dapat segera dicairkan pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat di daerah.

“Rp224 triliun besar sekali. Kalau dikeluarkan pasti ekonominya membaik," tutur Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Hall C2, JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (30/8/2016) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi ksp.go.id.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo mempertanyakan arah dan tujuan dari kebijakan Presiden terkait adanya dana daerah di BPD.

“Maksud Pak Jokowi itu apa?” tanya Wabup saat ditemui beraunews.com, Rabu (31/8/2016.

Dikatakan Wabup, selama ini Pemkab Berau tidak sedang dalam kondisi mendepositokan APBD tahun 2016 di BPD Kaltim untuk meningkatkan PAD melalui lain-lain pendapatan yang sah. Melainkan, anggaran tersebut telah memiliki peruntukkannya masing-masing. Seperti untuk pembayaran sejumlah paket proyek fisik atau pembangunan.

“Duit ini bukan kita tahan. Tapi, pembayaran apa-apa itu berdasarkan progres pekerjaan, kalau progresnya belum ada masa mau dibayar,” ujarnya.

Terlebih, dengan kondisi defisit anggaran saat ini, dijelaskan Wabup, Pemkab Berau tidak mungkin mengendapkan anggaran di perbankan. Sebab, apabila Kabupaten Berau memiliki deposito yang besar di BPD Kaltim, tentu akan dipergunakan untuk mengantipasi defisit yang terjadi.

“Jadi anggaran ini sekarang bukannya ditahan. Tapi, memang belum bisa keluarkan. Artinya, mau dikeluarkan, ya kita keluarkan. Buat apa kita nahan anggaran. Jadi jangan ada kesan seolah-olah kita ini nahan anggaran. Ini bukan ditahan, memang belum bisa dibayar. Kalau memang harus dibayar, ya kita bayar,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau, Sri Eka Sapadiati yang sedang tidak berada di ruang kerja dan dihubungi beraunews.com belum bisa dikonfirmasi terkait jumlah keuangan Kabupaten Berau saat ini yang ada di BPD Kaltim.(Andi Sawega)