Defisit Anggaran, CSR Harus Diplototi

TANJUNG REDEB – Defisit APBD Berau hingga ratusan miliar, diprediksi terjadi hingga 2-3 tahun ke depan. Untuk mengatasi hal tersebut, sektor pembiayaan dari pelaku usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), BUMN dan BUMN melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) meski dimaksimalkan. Pasalnya, nilai lebih itu berpotensi dimanfaatkan untuk menopang pembangunan daerah.

“Sekarang kita ada momen defisit anggaran, seharusnya CSR ini, yang kalau dulu cuma dilirik-lirik, maka sekarang sudah harus diplototin dan saya setuju itu,” tegas Wakil Bupati Agus Tantomo saat ditemui beraunews.com, Selasa (30/8/2016).

Jika dalam pemberitaan sebelumnya, Bupati Berau Muharram mengatakan, hanya ada 2 wajib CSR yang terlihat melakukan kewajiban CSR-nya, yakni PT Berau Coal dan PT Bukit Makmur Mandiri Utama (Buma). Maka, dengan kondisi defisit anggaran saat ini, Wabup Agus Tantomo akan segera membahas permanfaatan potensi wajib CSR lainnya dengan DPRD Berau.

“Katakan hanya dua yang sekarang menjalankan kewajibannya. Maka, dalam waktu dekat sama teman-teman DPRD, kita rumuskan bagaimana caranya memanfaatkan ini. Ini ada momennya, kita tidak ada duit sekarang,” ujarnya.

BACA JUGA : Bupati : Hanya 2 Perusahaan Terlihat Lakukan CSR

Namun, Wabup Agus Tantomo menegaskan agar pelaku usaha, baik yang berbadan hukum PT, BUMN dan BUMN tetap melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Terlebih, hampir seluruh pelaku usaha yang ada banyak memanfaatkan kekayaan alam Kabupaten Berau.

“Intinya di Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang punya kewajiban membayar CSR itu adalah perusahaan yang memanfaatkan lingkungan. Kita tahu di Berau ini, yang memanfaatkan lingkungan bukan cuma dua. Lebih dari dua,” pungkasnya.(Andi Sawega)