Pemkab Diminta Evaluasi Penyertaan Modal Ke Perusda

TANJUNG REDEB – DPRD Berau menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2016, di gedung DPRD Berau, Senin (29/8/2016) kemarin. Raperda itu yakni Raperda tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Berau tahun 2015.

Dari pandangan akhir tersebut, 8 fraksi menyetujui kedua raperda disahkan menjadi perda. Kendati demikian, ada beberapa catatan penting yang disampaikan fraksi-fraksi terhadap pemerintah melalui SKPD. Sebab, pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan hakikat dari pelaksanaan proses demokrasi. Secara konseptual pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, seharusnya bermuara kepada pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai sumber pemberi mandat.

Seperti yang diutarakan juru bicara fraksi Partai Bulan Bintang Perjuangan, Rudi P. Mangunsong, Bupati diharapkan mempertimbangkan kembali deposito yang nilainya Rp200 miliar yang berada di bank selain Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim. Dalam pencatatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah memang cukup besar dari penerimaan deposito.

“Hingga saat ini, belum adanya penjelasan resmi pemerintah daerah kepada DPRD Berau tentang alur deposito tersebut,” ujarnya.

Selain itu, dijelaskan Rudi, sejumlah kekayaan daerah yang disertakan dalam hal ini berupa penyertaan modal kepada beberapa Perusahaan Daerah (Perusda) berjumlah Rp500 miliar lebih, dengan PAD sebesar Rp23,4 miliar. Yang terbesar menyumbang dari penyertaan tersebut adalah BPD Kaltim sebesar Rp20,5 miliar dengan total penyertaan Rp200 miliar. Belum termasuk penyertaan terakhir di tahun 2015 sebesar Rp100 miliar. Bagaimana dengan perusda lainnya?

“Fraksi Bulan Bintang Perjuangan menyarankan agar pemerintah daerah proaktif melakukan pembinaan sehingga perusda dapat menyumbangkan PAD yang proporsional dengan penyertaan modal. Malah ada, salah satu perusda dengan penyertaan modal Rp100 miliar lebih, hanya sanggup menyumbang PAD sebesar Rp2 miliar lebih,” jelasnya.

Terkait pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau tahun 2015, Rudi menjelaskan, sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terbesar pada PAD, yakni sebesar 64,99 persen. Disusul, sektor pertanian sebesar 9,79 persen dan sisanya sektor perdagangan, perhotelan dan restoran serta industri.

“Artinya, apa yang menjadi urusan pilihan pemerintah daerah belum memberikan hasil yang maksimal dan apa prioritas yang dianggarkan masing-masing SKPD belum memberikan dampak besar pada pola dan kehidupan masyarakat. Khususnya, bagi mereka yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, serta kelautan dan perikanan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Rudi kembali mengharapkan dalam program kegiatan peningkatan sumber daya aparatur yang dianggarkan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan. Sebab, output dari program tersebut hampir tidak tersalurkan.

“Diharapkan penempatan sumber daya aparatur khususnya untuk mengisi pimpinan-pimpinan SKPD, tidak mengabaikan standar kompetensi. Baik itu, kompetensi dasar maupun kompetensi bidang,” pungkasnya.(Andi Sawega)