Disnaker : Jika Data Lengkap Perusahaan Siap Bayar

TANJUNG REDEB – Tuntutan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Pekerja Harian Lepas (PHL) PT Tanjung Buyu Perkasa (TBP) Plantation dibenarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, M. Syarkawi HAB.

Ia mengatakan, beberapa waktu lalu memang ada pembahasan masalah tersebut di kantor Disnakertrans. Akan tetapi, permasalahan tersebut sudah mendapatkan keputusan. Bahkan, dari kedua belah pihak, baik PHL selaku pihak pertama dan manajemen PT TBP selaku pihak kedua telah membuat surat perjanjian bersama.

Terkait tuntutan pesangon yang diminta pekerja harian tersebut, dikatakan Syarkawi, juga telah dikabulkan oleh perusahaan, dan tertuang di surat perjanjian. Namun, kedua belah pihak masih harus mengumpulkan data masing-masing.

Data tersebut dijelaskannya, merupakan data berapa lama masa kerja PHL di perusahaan, dan harus cocok dengan data karyawan milik perusahaan. Data tersebut akan menjadi rujukan dari pihak perusahaan, terkait berapa pesangon yang akan dibayarkan. Pada intinya, perusahaan bersedia membayar tuntutan tersebut.

“Cuma tinggal data saja lagi, jika pihak pekerja sudah memiliki data lengkap dan sesuai dengan data perusahaan, perusahaan siap bayar,” ujarnya pada beraunews.com, Selasa (30/8/2016).

BACA JUGA : Lagi, Pekerja Minta Di PHK

Sementara terkait pembayaran pesangon atau kompensasi yang dibatasi sampai 20 September 2016, hal itu pun juga dibenarkannya. Ia mengatakan, mengapa diberikan waktu sampai September, agar kedua belah pihak yang berselisih memiliki waktu cukup untuk mengumpulkan data.

“Jika data sudah lengkap, 20 September nanti mereka datang lagi ke Disnaker,” bebernya.

Sementara upaya beraunews.com untuk mengkonfirmasi pihak PT TBP hingga berita ini diturunkan belum mendapat tanggapan.(Hendra Irawan)