Mahkamah Agung : Disiplinkan Siswa, Guru Tak Bisa Dipidana

 

TANJUNG REDEB - Sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, guru sangatlah patut untuk dihargai. Darinyalah segala ilmu bermuara. Menjadi miris kemudian saat terlihat tidak sedikit kasus penganiayaan terjadi kepada guru. Parahnya hal tersebut dilakukan oleh murid atau wali murid sendiri.

Menanggapi maraknya kasus penganiayaan terhadap guru, pada dasarnya Mahkamah Agung (MA) pernah mengeluarkan yurisprudensi seperti yang dikutip beraunews.com dari laman mahkamahagung.go.id, Sabtu (03/02/2018), guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Keputusan ini keluar saat mengadili guru di Majalengka, Jawa Barat, Aop Saepudin pada 6 Mei 2014.

Kasus yang dialami Aop adalah mencukur siswa yang berambut gondrong. Karena tidak terima, orang tua siswa mencukur balik rambut Aop. Aop dikenakan pasal berlapis yakni Pasal 77 Huruf A UU Perlindungan Anak tentang perbuatan diskriminasi terhadap anak, Pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak, dan Pasal 335 Ayat 1 kesatu KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan.

Atas dakwaan tersebut, Aop dikenakan pasal percobaan oleh Pengadilan Negeri (PN) Majalengka dan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Namun oleh MA, hukuman itu dianulir dan menjatuhkan vonis bebas murni kepada Aop.

Pertimbangan MA, apa yang dilakukan Aop sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana. Oleh karenanya, MA menilai, Aop tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan disiplin.

Tidak sedikit kasus serupa juga ditemukan di daerah lain. Seperti halnya di Makassar pada bulan Agustus 2016, seorang guru dipukuli orang tua siswa karena tidak terima anaknya didisiplinkan. Parahnya lagi, di salah satu SMA di Sampang, Madura seorang guru tewas akibat dianiaya muridnya sendiri. Kejadian tersebut baru saja terjadi, tepatnya Kamis (01/02/2018).

Maraknya kasus-kasus tersebut mengindikasikan, minimnya dukungan terhadap guru sebagai pendidik. Jika sedikit-sedikit guru diproses hukum dengan UU Perlindungan Anak karena sedang menjalankan profesinya, salah satunya mendisiplinkan siswa, entah apa yang terjadi pada generasi mendatang.

Adanya yurisprudensi MA seperti yang disebutkan di atas, dapat dikatakan sebagai bentuk dukungan dan penghargaan terhadap pahlawan tanpa tanda jasa. Selain itu, berkaitan dengan perlindungan profesi guru, telah diakui dan diatur dalam PP Nomor 74/2008 Pasal 39 Ayat 1 dan 2, Pasal 40, dan Pasal 41.

Secara umum dalam PP tersebut dijelaskan, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswanya, tetapi juga memberikan punishment (hukuman) kepada siswanya tersebut.(hnf/bnc)