Ini Sanksi Bagi Sekolah Terapkan Perpeloncoan

TANJUNG REDEB – Pasca menjalani masa libur semester yang cukup panjang, aktivitas sekolah sudah disibukan dengan proses pendaftaran calon siswa baru. Seperti biasanya, siswa baru akan menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasa disebut Masa Orientasi Siswa (MOS).

Dahulu, masa pengenalan lingkungan sekolah identik dengan perploncoan, kekerasan dan kegiatan yang jauh dari kata mendidik, sudah akrab bagi siswa baru. Namun, saat ini aktivitas yang berkaitan dengan perpeloncoan sudah dilarang. Begitu juga, penugasan yang tidak masuk akal dan aneh tidak diperbolehkan lagi diterapkan saat MOS. Bahkan, kini tidak ada lagi keterlibatan siswa senior dalam masa orientasi. Semua harus dilakukan pihak sekolah. Apabila masih ada yang berani menerapkan perploncoan, sanksi tegas sudah menunggu. Hal tersebut berdasarkan Permendikbud Nomor 18/2016.

“Kalau di SMAN 1 sudah menerima edaran dari Kemendikbud terkait larangan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang mengandung unsur kekerasan atau perploncoan. Menyikapi surat itu, kita sangat merespon dan di sekolah kami memang sejak dulu dilarang melakukan kegiatan itu. Jadi, kami pastikan tidak akan pernah ada. Kalaupun ada siap-siap saja ditindak sesuai aturan Kemendikbud,” ungkap Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjung Redeb, Saleh di sela-sela pemantauan pendaftaran siswa baru, Selasa (12/7/2016).

Sementara itu, dikutip dari laman detik.com, Kemendikbud sendiri telah menyiapkan sanksi tegas bagi sekolah yang masih 'ngeyel' menerapkan perploncoan di masa orientasi. Tak tanggung-tanggung, ancaman pemecatan bagi kepala sekolah hingga pemberhentian bantuan dana bagi sekolah bisa diberlakukan bagi sekolah yang tetap menjalankan perploncoan. Bahkan, Mendikbud  meminta masyarakat aktif melapor jika menemukan tindakan kekerasan di sekolah, terutama dimasa orientasi.

“Praktik perploncoan saya tegaskan harus dihentikan. Ada peraturan khusus soal ini, yaitu Permendikbud Nomor 18/2016 yang melarang seluruh jenis perploncoan. Bila menemukan tindakan kekerasan di sekolah masyarakat bisa menghubungi nomor aduan kita di 0811976929 atau 021-59703020 atau dapat menghubungi Dinas Pendidikan setempat,” kata Mendikbud, Anies Baswedan, Selasa (12/7/2016).(msz)