Dana Hibah Bagi Guru Honorer Swasta Terputus

 

TANJUNG REDEB – Persoalan dana hibah bagi para guru honorer swasta maupun PAUD yang disalurkan melalui Pemprov ataupun Pemkab/Pemkot, hingga kini masih menjadi suatu persoalan cukup serius, karena tidak sedikit penyaluran dana hibah tersebut hanya melalui satu organisasi profesi guru.

Tentu saja mekanisme yang dijalankan itu menyalahi regulasi Pasal 42 UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, dalam UU tersebut jelas menyatakan, tugas dan kewenangan organisasi guru hanya ada lima dan tidak berwenang menyalurkan hibah tunjangan pemerintah.

Lantas bagaimana dengan kondisi para guru honorer yang ada di Berau, apakah juga menerima dana hibah melalui Pemprov ataupun Pemkab? Ditanya seperti itu, Kepala Dinas Pendidikan Berau, Basri Sahrin melalui Kasi Pembinaan Kelembagaan PAUD, Ali Syahbana mengatakan, para guru honorer di Berau hanya menerima dana hibah melalui Pemprov saja.

“Pemberian dana hibah, hingga kini masih dari pihak Provinsi, itupun penyalurannya hanya kepada tingkatan SMA dan SMK yang memang membawahi tingkatan pendidikan tersebut,” ujarnya kepada beraunews.com, Rabu (10/01/2018).

Adapun jumlah guru honorer yang mendapatkan penyaluran tersebut, dikatakan Ali, sekitar kurang lebih 100 orang dari masing-masing tingkatan pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK. Namun, penyalurannya tidak boleh melalui organisasi profesi guru, tetapi langsung dilakukan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang kemudian disalurkan langsung ke rekening masing-masing guru honorer.

“Kalau yang guru honorer tingkat SMA sederajat itu dana hibahnya diberikan langsung oleh provinsi, tetapi yang tingkat TK, PAUD, SD dan SMP itu dana hibahnya disalurkan ke Disdik Kabupaten/Kota baru nanti kita yang akan menstransfer langsung ke para guru honorernya”, katanya.

Terkait berapa nominal dana hibah yang diberikan kepada masing-masing guru honorer, Ali mengaku tidak mengetahui secara pasti. Hanya saja, terakhir diterima tahun 2016 lalu.

“Tetapi mulai tahun 2017 hingga sekarang penyaluran untuk pihak swasta terputus, kendalanya saya tidak tahu apakah provinsi itu menilai sudah tidak boleh atau seperti apa, atau mungkin akan diubah payung hukumnya,” tandasnya.(Miko Gusti Nanda/bnc)