Rekening Diblokir, Penggerak Aksi Guru Kaltim Terancam Tak Dapat Gaji

TANJUNG REDEB - Kabar duka dari dunia pendidikan, khususnya terkait guru SMA se-Kaltim terus datang. Setelah sebelumnya gaji dan insentif yang telat dibayarkan, kini beberapa guru yang termasuk dalam penggerak aksi guru Kaltim, rekeningnya diminta diblokir, sehingga terancam tak mendapatkan haknya sebagai guru.

Sebanyak 466 Guru SMA yang tidak mendapatkan tunjangan TPP sejak Januari 2017, yang melakukan protes hingga pertengahan Mei 2017, tak juga mendapatkan hasil menggembirakan. Terlebih, kondisi sekolah tempat mereka mengajar juga sedang kesulitan proses belajar-mengajar karena BOSDA dan honor guru yang tak juga kunjung dicairkan oleh pemerintah provinsi.

Justru informasi yang kini beredar, rekening para penggerak aksi guru yang ada di bank milik daerah diblokir atas permintaan Kepala Dinas Pendidikan Kaltim, Dayang Budiarti. Atas sikap dan kebijakan represif yang tidak berpihak kepada dunia pendidikan dan kesejahteraan guru tersebut, Pimpinan Wilayah Keluarga Alumni KAMMI Kaltim pun menyatakan sikap.

Pemprov Kaltim didesak untuk segera mencairkan TPP, Bosda, dan penyelesaian gaji yang belum terbayarkan. Tak ada alasan menunda hingga minggu depan. Inilah bentuk tanggungjawab moral dalam melaksanakan amanat Undang-Undang dan janji 20 persen APBN dan APBD untuk pendidikan.

Pimpinan DPRD Kaltim dan Ketua Komisi IV diminta untuk membentuk Pansus Pendidikan dan memanggil Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan, agar sengkarut penyelesaian tunjangan guru dan operasional sekolah bisa segera diselesaikan.

Pemprov Kaltim juga diminta agar segera membuka kembali rekening para penggerak aksi guru Kaltim, karena tindakan pemblokiran rekening adalah tindakan represif dan kejam.

"Gubernur Kaltim juga seharusnya mengganti Kepala Dinas Pendidikan, karena tidak mengerti isi hati dan jeritan guru. Kepala Dinas seperti Dayang Budiarti bisa menjadi penghalang bagi majunya dunia pendidikan," ungkap Pimpinan Wilayah Keluarga Alumni KAMMI Kaltim, Andi Sunandar.

 

"Justru masa depan Kaltim adalah pendidikan manusianya. Ini harus menjadi prioritas program pembangunan di Kaltim bersama. Jadi kepada seluruh calon Gubernur, untuk dapat menjadikan komitmen atas masa depan pendidikan Kaltim sebagai komitmen utama," imbuhnya.

Hal itu juga dituangkan dalam surat pernyataan alumni KAMMI, yang bertanggal 23 Mei 2017. Untuk diketahui, berdasarkan surat permintaan tersebut, ada 13 guru yang rekeningnya dimohonkan untuk diblokir, dua orang diantaranya berasal dari Berau, yakni Ahmad Mujahid (SMAN 8) dan Syahly Wardhana (SMAN 5).(bnc)