Disdikbud Upayakan Gaji Guru Non PNS Dibayarkan Akhir April

 

SAMARINDA – Gaji guru non PNS diseluruh kabupaten/kota di Kaltim yang tertunggak sejak Januari 2017 diupayakan untuk dibayarkan pada akhir April ini. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Kaltim, Dayang Budiati saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Kaltim, DPRD Kabupaten Berau dan Biro Hukum Pemprov Kaltim, Rabu (19/04/2017).

Disampaikan Dayang, pada 2017 ini gaji guru non PNS di Kaltim terdiri dari tiga item. Pertama gaji pokok sebesar Rp1,2 juta. Kedua Insentif sebesar Rp300 ribu dan ketiga adalah penghasilan lainnya yang diatur oleh sekolah yang dapat dibayarkan melalui Bosnas dan Bosda. Seperti diketahui, 15 persen dari Bosnas bisa digunakan untuk membayar gaji tenaga pengajar. Begitu juga dengan 50 persen dari Bosda.

“Untuk gaji dan insentif sepenuhnya akan dibayar oleh pemerintah. Sehingga untuk Tahun 2017 ini kepala sekolah tidak perlu pusing untuk membayarkan gaji guru non PNS karena sudah ditanggung pemerintah. Sekolah hanya perlu memberikan penghasilan lainnya sebagai tambahan dari gaji guru non PNS,” ucapnya, sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dprd-kaltimprov.go.id, Senin (24/04/2017).

Namun, pada pembayaran akhir April ini gaji yang akan dibayarkan baru berupa gaji pokok dan insentif selama empat bulan terakhir ini. Sebab anggaran yang didapat dari merevisi anggaran dari Disdikbud Kaltim belum cukup untuk mencairkan semua kebutuhan membayar gaji guru di seluruh kabupaten/kota di Kaltim sejumlah Rp340 miliar.

“Kami telah merevisi seluruh anggaran di Dinas Pendidikan, namun tidak semua anggaran yang direvisi bisa digunakan untuk membayar gaji guru. Pasalnya seperti anggaran untuk pembangunan tidak bisa digunakan untuk membayar gaji pegawai sehingga harus menunggu persetujuan dari APBD Perubahan 2017,” jelasnya.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Kaltim Zain Taufik Nurrohman, mengimbau kepada Kadisdik Kaltim untuk meminta kepada Gubernur Kaltim agar mengirim surat kepada DPRD Kaltim untuk membahas pendahuluan anggaran untuk membayar keseluruhan gaji guru non PNS di Kaltim.

“Kami inginnya persoalan ini cepat selesai, karena persoalan pendidikan ini merupakan hal penting yang berkaitan dengan orang banyak. Untuk itu salah satu solusinya adalah dengan gubernur segera mengirimkan surat ke DPRD Kaltim untuk membahas pendahuluan anggaran,” ucap Zain didampingi Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Rita Artaty Barito, dan Anggota Ahmad Rosyidi, Selamat Ari Wibowo, Gunawarman dan Mursidi Muslim.

Terkait dengan beberapa persoalan berupa membengkaknya data jumlah guru non PNS yang diterima Disdikbud Kaltim baru-baru ini. Dimana data tersebut berbeda dengan data yang telah dimiliki Disdikbud Kaltim sebelumnya. Zain berharap persoalan itu jangan sampai menjadi penghambat dibayarkannya gaji guru non PNS. Sebab Bulan April ini tinggal menunggu hari.

DPRD Berau Bawa Aspirasi Guru Non PNS

Ketua DPRD Kabupaten Berau, Syarifatul Syadiah, berharap pembahasan terkait pembayaran gaji guru non PNS di Kaltim dapat segera selesai. Pasalnya belum lama ini DPRD Berau telah melakukan pertemuan dengan guru-guru non PNS di Kabupaten Berau yang mengeluhkan belum dibayarkannya gaji mereka sejak Januari–April 2017.

Dia menyampaikan, Kabupaten Berau pada APBD 2017 telah mengalokasikan bantuan anggaran pendidikan kepada Pemprov Kaltim sebesar Rp11 miliar untuk membantu pelaksanaan pendidikan tingkat SMA/SMK di Berau. Namun hingga saat ini, bantuan anggaran tersebut belum dapat dicairkan.

“Kami berharap hal ini dapat menjadi perhatian Pemprov Kaltim karena hal ini merupakan aspirasi yang kami terima langsung dari masyarakat Berau,” ucapnya.

Selain itu, Syarifatul juga berharap Pemprov dan DPRD Kaltim dapat memperhatikan infrastruktur maupun akses jalan menuju destinasi wisata di berbagai daerah di Berau. Diantaranya jalan menuju ke Biduk-Biduk, dan jalan di Tanjung Batu menuju ke Pulau Derawan.

”Kami juga minta hal ini dapat diperhatikan, karena saat ini objek-objek wisata di Berau merupakan salah satu yang menjadi unggulan di Kaltim, yang dapat meningkatkan PAD baik untuk Pemkab Berau dan Pemprov Kaltim,” imbuhnya.(hms3/bnc)