Tahun Ini, 30 PAUD di Berau Akan Terakreditasi

 

TANJUNG REDEB – Pemerintah berupaya mengembangkan kualitas lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tahun ini, Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) memiliki kuota akreditasi untuk 10 ribu lembaga PAUD.

Menanggapi hal itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Berau melalui Kepala Bidang  Pembinaan PAUD, Sudirman mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), maka penilaian akreditasi PAUD akan mengacu kepada 8 SNP, yakni, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), standar isi, standar proses, standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), standar sarana dan prasaran (Sar-Pras), standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan terakhir standar penilaian.

“Secara teknis, akreditasi PAUD mengacu kepada 8 SNP. Itu yang akan disampaikan melalui pembinaan secara bertahap, yang dilakukan asesor,” ungkapnya kepada beraunews.com, Sabtu (18/02/2017).

Pemerintah pusat, lanjut Sudirman, memang telah mencanangkan semua satuan pendidikan harus tuntas terakreditasi hingga tahun 2019 mendatang. Kuota 10 ribu saat ini pun dinilai masih sangat minim, mengingat ada lebih dari 200 ribu lembaga se-Indonesia.

“Kalau 10 ribu, kapan selesainya? Untuk itu diharapkan partisipasi semua lembaga maupun pemerintah daerah untuk membantu menjembatani hal tersebut,” lanjutnya.

Dari 8 SNP itu, adakah standar yang kerap menjadi kendala untuk dipenuhi sebuah satuan pendidikan guna mendapatkan akreditasi tersebut? Ditanya begitu, Sudirman menjelaskan, secara umum, tidak ada kendala yang berarti dalam pemenuhan 8 SNP itu. Hanya saja, mereka terkadang dalam sistem pengadministrasiannya kerap belum tertata dengan baik dan sempurna. Padahal, pihaknya sudah melakukan pembinaan.

“Kesalahan administrasi, artinya bukti fisik yang kita harapkan itu. Itu yang kendala mereka karena sistem administrasinya tidak tertata dengan baik. Padahal, sudah dilakukan. Apa bedanya sekarang dengan pendidikan karakter, sebenarnya sudah dilakukan setiap hari. Tapi, tidak teradministrasikan,” jelasnya.

Untuk itu, tegas Sudirman, satuan pendidikan harus memenuhi 8 SNP itu. Apabila 8 standar itu tidak terpenuhi, pihaknya tidak akan mengusulkan, sebab bisa dipastikan akan menjadi kendala dan percuma saja diusulkan. Misalnya, PKBM Omah Belajar, yang bergerak di program Paket B, sudah diusulkan namun tidak terakreditasi karena tidak memenuhi persyaratan yang ada.

“Oleh karenanya, ini peran utama asesor, yang turun dahulu. Pembinaan atau visitasi-visitasi dulu ke lapangan supaya yang diusulkan itu benar-benar sudah mendekati 8 standar itu, kuncinya di sana,” tegasnya.

 

Sementara itu, salah satu asesor di Kabupaten Berau, Nadirah mengungkapkan, sesuai Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Kaltim, Kabupaten Berau mendapatkan 30 kuota untuk akreditasi PAUD. Di Kaltim sendiri, ada sekitar 300 PAUD yang akan berakreditasi pada tahun ini.

“Ini saya sudah mengusulkan 20 (PAUD), yang jelas ada TK Negeri dan PAUD juga ada. Salah satunya juga, PAUD saya yang di BI (Komplek Berau Indah-red) dan PAUD Permata Hati. Terus, ada TK Gamalina yang di Batu Putih, TK Pelita di Batu Putih juga. Kalau di Tanjung ini, yang akan menyusul nanti itu, TK Bhayangkari, PAUD Mutiara Bangsa dan lainnya,” ungkap wanita yang juga Ketua Himpunan PAUD Seluruh Indonesia (Himpaudi) Berau ini.

Tahun sebelumnya, lanjut Nadirah, Kabupaten Berau mendapatkan 27 kuota akreditasi untuk PAUD dan PNH. Yakni, 20 kuota untuk PAUD dan 7 kuota untuk PNF. PAUD sendiri, terbagi atas kualifikasi umur, yaitu 24 untuk kelompok bermain dan 46 untuk Taman Kanak-Kanak (TK).

Sebagai informasi, Kabupaten Berau setidaknya memiliki 257 PAUD, 41 LKP dan 22 PKBM. Dari 257 PAUD itu, sebanyak 3 TK telah memiliki akreditasi A, diantaranya TK Pembina, TK Annisa Mawar dan TK Darrul Ulum.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia