Ini Rincian Penggunaan Dana Bos

 

TANJUNG REDEB – Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dapat diberi sanksi hingga pemberhentian sementara penyaluran sementara dana BOS kepada sekolah terkait. Hal itu disampaikan Manager Dana BOS Pusat, Dahri yang mengatakan penggunaan dana BOS sudah diatur dalam 8 standarisasi pengalokasian dana BOS.

Ancaman pemberhentian dana BOS untuk sementara tersebut, tentunya akan merugikan pihak siswa selaku penerima dana BOS yang diperuntukkan sebagai pemenuhan kebutuhan sekolah siswa.

Salah satu contoh penggunaan dan BOS yang dibenarkan seperti membelanjakan dana tersebut untuk perlengkapan sekolah siswa berupa buku, lembar kerja siswa, hingga seragam sekolah, namun tetap melihat besar kisaran dana yang diterima agar tercukupi.

"Yang jelas semua prosedur penggunaan dana BOS ini sudah diatur dalam masing-masing juknisnya. Baik BOSDA atau BOSPUS ada juknis masing-masing, dan kalau diperuntukkan untuk di luar ketentuan juknis, maka itu bisa jadi pelanggaran. Bisa saja untuk seragam, tapi tetap dilihat apakah dananya cukup atau bagaimana," ungkapnya kepada beraunews.com baru-baru ini.

BACA JUGA : Penggunaan Dana BOS Harus Sesuai Juknis

Apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit, sekolah terbukti melakukan penyimpangan, atau tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS (termasuk laporan online), Tim Manajemen BOS Kabupaten dapat meminta secara tertulis kepada bank (dengan tembusan ke satuan pendidikan) untuk menunda pengambilan dana bos dari rekening sekolah.

Selain itu, sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja) akan diterapkan bagi oknum yang menyalahgunakan dana tersebut di luar kepentingan sekolah.

"Kalau ada yang menyalahi, maka proses hukum bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS juga bisa dikenakan," ujarnya.

Adapun proses pencairan dana BOS tersebut dibagi ke dalam 4 tahapan yang dihitung per caturwulan (3 bulan sekali). Untuk mencairkan tahap selanjutnya, setiap sekolah harus menyerahkan surat pertanggungjawaban (SPj) penggunaan dana BOS sesuai yang telah disusun ke dalam RAPBS sebelumnya.
 
"Pencairannya itu kurang lebih seperti Alokasi Dana Kampung (ADK), bertahap. Untuk mencairkan dana tahap selanjutnya pihak sekolah wajib menyerahkan SPj dan itu secara kolektif diterima oleh Dinas Pendidikan. Mana sekolah yang belum menyelesaikan SPj itu akan kami panggil," jelasnya.

Untuk lebih memberikan wawasan kepada orang tua siswa terkait penggunaan dana BOS tersebut, ia juga menyampaikan, penggunaan dana BOS juga telah diatur dalam 13 komponen pembiayaan siswa seperti edasaran Menteri Pendidikan, yakni :

  1. Pengembangan perpustakaan, dengan prioritas utama membeli buku teks pelajaran sesuai kurikulum yang digunakan sekolah agar tercukupi rasio satu siswa satu buku. Buku teks yang dibeli adalah yang telah dinilai dan ditetapkan HET-nya oleh Kemdikbud.
  2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Semua jenis pengeluaran dalam rangka PPDB dan pendataan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen).
  3. Pembelajaran dan ekstrakurikuler
  4. Ulangan dan ujian. Biaya ulangan harian/tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas dan ujian sekolah
  5. Pembelian bahan habis pakai, seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk peserta didik, buku inventaris. Alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk). Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah. Pengadaan suku cadang alat kantor. Alat-alat kebersihan dan alat listrik.
  6. Langganan daya dan jasa seperti langganan listrik, air, dan telepon.
  7. Perawatan/rehab dan sanitasi seperti, pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela. Perbaikan mebeler, pembelian meja dan kursi peserta didik/guru jika meja dan kursi yang ada sudah tidak berfungsi atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan. Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) untuk menjamin kamar mandi dan WC siswa berfungsi dengan baik. Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan. Perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
  8. Pembayaran honor bulanan guru honorer, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, petugas satpam, petugas kebersihan.
  9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
  10. Membantu siswa miskin
  11. Pengelolaan sekolah
  12. Pembelian dan perawatan komputer
  13. Biaya lainnya seperti peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan pemerintah, mesin ketik. Peralatan UKS dan obat-obatan. Penanggulangan dampak darurat bencana, khusus selama masa tanggap darurat.(Marta)