Bupati Tegaskan Dukung KNPI Sakirman

 

TANJUNG REDEB – Usai dilantik sebagai Ketua DPD KNPI Berau periode 2016-2019,  Sakirman terus mendapat dukungan dari berbagai elemen pemuda yang ada di Kabupaten Berau. Termasuk dari Bupati Berau, Muharram yang turut hadir dalam proses pelantikan struktur kepengurusan DPD KNPI Berau, pada Selasa (22/11/2016) malam lalu.

Dalam sambutannya, Muharram juga sempat mengungkapkan sejarah singkat KNPI yang ia ketahui. Menurutnya, awal mula adanya dualisme yang terjadi di tubuh KNPI merupakan hasil kongres KNPI XIV yang dilaksanakan di Jayapura Provinsi Papua pada tanggal 28 Februari hingga 1 Maret 2015. 

“Saya tahu persis sejarah KNPI yang legal itu adalah yang kongres di Papua dan terpilih Muhammad Rifai Darus sebagai ketuanya. Pihak yang kalah kemudian melakukan manuver dengan menggelar Kongres Luar Biasa lagi di Jakarta, dan terpilihlah Fahd El Fouz A Rafiq‎ sebagai ketua,” jelasnya.

BACA JUGA : KNPI Berau Resmi Dilantik Malam Tadi

Sementara itu, lanjut Muharram, jika di Provinsi Kaltim, KNPI hasil kongres Papua dipimpin Khairudin, yang saat ini menjadi tempat bernaung KNPI Berau yang dinahkodai Sakirman. Sedangkan KNPI hasil kongres Jakarta, dipimpin Dayang Donna Walfiares Tania atau Dayang Donna Faroek yang menjadi tempat bernaung KNPI Berau yang dinahkodai Surya Darma.

“Intinya, saya bukan tidak mau mendukung KNPI yang diketuai Surya, tapi asal namanya jangan sama dengan KNPI yang diketuai Sakirman. Selain itu saya berharap, pemuda dalam menentukan sikap harus konsisten, jangan begitu kalah dalam musda lantas ikut lagi dalam musda lainnya,” ujarnya.

 

Dikesempatan yang sama saat pelantikan KNPI Berau itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi KNPI Kaltim, Arief Rahman Hakim yang mewakili Ketua KNPI Kaltim, Khairudin mengatakan, sebenarnya tidak terjadi dualisme di tubuh KNPI dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Pasalnya, berdasarkan surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), baik Muhammad Rifai Darus maupun Fahd El Fouz A Rafiq‎, sama-sama diakui keabsahannya.

“Logika hukumnya, Kemenkumham tidak mungkin mengesahkan satu organisasi dengan nama yang sama. Makanya jika ditelaah baik-baik isi surat dari Kemenkumham, maka keduanya memiliki nama yang berbeda. Dimana Muhammad Rifai Darus mengetuai Perkumpulan Komite Nasional Pemuda Indonesia, sedangkan Fahd El Fouz A Rafiq mengetuai Perkumpulan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia,” tuturnya.    

Namun demikian, lanjut Arief, bagi Bupati atau Walikota yang mengesahkan KNPI hasil kongres Papua didaerahnya masing-masing merupakan kepala daerah yang cerdas, taat aturan dan mengikuti perkembangan kepemudaan.

“Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kepala-kepala daerah yang mengesahkan KNPI hasil kongres Papua. Untuk itu kami haturkan salam hormat setinggi-tingginya. Kami juga berharap, dukungan terus dicurahkan kepada KNPI Berau untuk melaksanakan kinerja nyata mereka untuk membangun daerah dan pemudanya, khususnya kepada Pemkab, DPRD dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaetn Berau dan seluruh stakeholder lainnya,” imbuhnya.

 

Terkait Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Arief menjelaskan, KNPI Kaltim dibawah kepemimpinan Khairudin telah mengajukan surat permohonan SKT tersebut, namun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemprov Kaltim menjawab melalui surat Nomor : 220/684/1-BKP/IX/2015 tertanggal 07 September 2015 tentang Penjelasan Permohonan SKT Kepengurusan DPD KNPI Provinsi Kalimantan Timur yang menegaskan, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, KNPI telah memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum Perkumpulan, maka berdasarkan hal tersebut Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim tidak memberikan SKT kepada KNPI Kaltim.

“Bahkan dalam surat Kesbangpol Kaltim itu juga menegaskan, ketika masih ada oknum yang mengatasnamakan KNPI Kaltim yang mengklaim memilik SKT Kesbangpol, merupakan tindakan melawan hukum dan dapat dipidanakan,” pungkasnya.(Marta)