Sekda Dukung Percepatan Lelang, Jika Lambat Kendala Ada Di SKPD

TANJUNG REDEB – Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Berau, Sekretaris Daerah (Sekda) Jonie Marhansyah mendukung penuh segala kebijakan kepala daerah, terutama terkait percepatan lelang pengadaan barang dan jasa.

Dikatakan Sekda, kegiatan lelang sudah bisa dilakukan setelah ditetapkannya besaran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Namun, untuk penandatanganan kontrak pengadaannya dengan penyelia, dilakukan sesudah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diserahkan ke SKPD. Karena itu, lelang untuk kegiatan pembangunan tahun 2017 seharusnya sudah bisa dilakukan pada akhir tahun ini.

“Begitu anggaran kita sudah diketok dan sudah pasti, tanpa menunggu DPA sebenarnya bisa lelang. Nanti, kontraknya menunggu DPA,” katanya saat ditemui beraunews.com, Rabu (24/8/2016).

BACA JUGA : Belum Ada DPA, SKPD Tidak Siap Lelang Dipercepat

Salah satu dukungan nyata dari TAPD ke pemerintah daerah selama ini, dibuktikan Sekda, dimana pihaknya memberikan DPA ke seluruh SKPD setiap minggu pertama tahun anggaran. Seluruh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menerima DPA selambat-lambatnya per tanggal 3 Januari tahun berjalan.

“Kita setiap tahun pada bulan Januari sudah memberikan DPA. Kita undang semua SKPD. Biasanya di tanggal 3 Januari, awal minggu bulan pertama itu sudah kita bagikan DPA itu,” ungkapnya.

Penyerahan DPA pada bulan Januari, dinilai Sekda, tentunya akan mempercepat pelaksanaan lelang paket proyek yang selama ini berjalan. Dimana, ketika DPA telah diserahkan ke SKPD, otomatis Rencana Umum Pengadaan (RUP) pun dapat ditayangkan di ULP.

“Mengapa kita bagikan DPA ini di awal-awal, supaya mereka bisa segera melaksanakan lelang. Januari juga mereka menyampaikan RUP, Februari, Maret dan April, tiga bulan inilah sudah lelang sebenarnya,” ujarnya.

Ternyata, realisasinya selama ini, diakui Sekda, tidak bisa berjalan baik dan sesuai pembagian serapan anggaran dalam DPA. Hal ini akibat ketidaksiapan SKPD dalam menyusun RUP dan dokumen kelengkapan lelang lainnya.

“Itu keinginan kita dulu, tapi target-target itu selama ini tidak pernah tercapai. Tidak pernah bisa kita laksanakan, kendalanya ada di SKPD. Alasannya, RUP belum dan macam-macam lah alasan SKPD ini,” bebernya.

Terakhir, Sekda menegaskan, dirinya sangat mendukung kebijakan percepatan lelang tersebut apabila direalisasikan di tahun anggaran 2017. Sebab, hal ini akan memperbaiki kinerja Pemkab Berau dalam serapan anggaran.

“Saya sangat senang kalau memang itu bisa terlaksana. Kita dukung kalau ini bisa terlaksana karena itu lebih bagus,” pungkasnya.(Andi Sawega)