APBD 2017 Belum Disahkan, Lelang Akan Dilakukan

TANJUNG REDEB – Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengkonversikan dana transfer sebesar Rp45 miliar ke Berau dalam bentuk non tunai serta mengurangi dan menghentikan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK).

Langkah Kemenkeu itu, merupakan sanksi yang diberikan setelah Berau berada di peringkat ke-8 dengan dana menganggur (idle) di perbankan daerah, swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp1,37 triliun.

BACA JUGA : APBD Menganggur Di Bank, Berau Urutan Kedelapan

Sanki tersebut diberikan, agar Berau tidak lagi menyimpan dananya di bank, melainkan mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan menjalankan program kerja sebagimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Atas sanksi tersebut, Bupati Berau, Muharram berjanji akan segera mengevaluasi seluruh pelaksanaan proyek pembangunan. Bahkan, untuk mengantisipasi hal serupa terjadi kembali, Bupati meminta SKPD sudah mempersiapkan segala keperluan lelang diawal tahun anggaran.

BACA JUGA : APBD Nganggur, Berau Kena Sanksi

Hal itu dilakukan Bupati, lantaran selama ini lambatnya penyerapan anggaran terjadi lantaran ketidaksiapan SKPD terkait. Dimana, ketika diminta Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Berau mendaftar paket lelang, SKPD tersebut belum mendaftarkannya maupun menyiapkan dokumen kelengkapan lelang.

“Perencanaan saya kedepannya begini, ketika anggaran tahun 2017 sudah disahkan, maka seluruh SKPD sudah harus mempersiapkan semua proyeknya. Saya minta SKPD sudah ada melelang di bulan Januari hingga Februari lah,” ujarnya.

BACA JUGA : Berau Kena Sanksi Dari Kemenkeu, Ini Langkah Bupati

Mendukung langkah Bupati tersebut, Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Berau, Triana Krishnawaty mengaku siap melaksanakannya. Bahkan, dikatakan Triana, lelang tahun anggaran 2017 sudah bisa dilakukan sebelum disahkannya APBD. Sebab,  sejatinya kegiatan lelang sudah bisa dilakukan setelah ditetapkannya besaran Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Artinya, lelang tahun anggaran 2017 sudah bisa dilakukan pada akhir tahun 2016 ini.

“Dalam Perpres Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, itu bisa. Akhir November-Desember 2016, kita sudah bisa lelang untuk kegiatan 2017. Tetapi tanda tangan kontraknya kalau anggarannya sudah disahkan,” katanya saat ditemui beraunews.com di ruang kerjanya baru-baru ini.

Dikatakan Triana, Pemkot Surabaya dan Pemprov Kaltim telah melakukan langkah yang diatur Perpres Nomor 54/2010. Di ULP Surabaya, akhir November sudah ada pelaksanaan lelang. Hal yang sama juga dilaksanakan Pemprov Kaltim, yakni ketika Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah diserahkan ke SKPD, otomatis Rencana Umum Pengadaan (RUP) pun dapat ditayangkan di ULP.

“Sekarang ada 45 ULP percontohan termasuk Berau. Sebagian besar sudah ada yang lelang. Contohnya, ULP Surabaya, itu akhir November sudah lelang,” jelasnya.

Namun, Triana mengembalikan kebijakan ini kepada masing-masing SKPD. Jika memang ada satu bahasa dari masing-masing SKPD, tentu hal ini bisa tercapai. Apalagi pada saat RUP sudah ditayangkan dan tidak ada perubahan Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait hal itu. Maka, ULP siap menayangkannya.

“Semua itu tergantung kesiapan, ULP siap tapi SKPD tidak siap juga tidak bisa karena bahan usulan dari SKPD,” pungkasnya.(sai)