SDA Berkurang, Kewajiban Perusahaan Untuk Masyarakat Belum Maksimal

TANJUNG REDEB – Saat ini Sumber Daya Alam (SDA) yang tak dapat diperbarui di Kabupaten Berau, sudah mulai jauh berkurang. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi masyarakat jika tak diimbangi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sejak dini.

Peningkatan SDM yang dimaksud tentu harus melalui gerbang pendidikan, sehingga yang menjadi target utama dalam upaya peningkatan SDM tentunya dengan meningkatkan sektor pendidikan terlebih dahulu, yang tentu tidak lepas dari kebijakan pemerintah baik dari Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.

“Jangan sampai kita hanya tergantung pada SDA saja, sedangkan SDM kita tidak bangun dengan maksimal,” ujar anggota Komisi III DPRD Berau, Mulyadi kepada beraunews.com, baru-baru ini.

Seiring dengan menurunnya SDA tersebut, ia juga menyebutkan hingga saat ini peran pelaku usaha yang melakukan penambangan di Berau, kepada masyarakat sekitar lingkar tambang dirasa masih kurang maksimal. Apa yang diambil dengan apa yang dikeluarkan sebagai kewajiban kepada masyarakat dikatakannya masih tidak sebanding jika melihat kondisi saat ini.

Banyaknya lubang bekas tambang yang belum tersentuh reklamasi maupun jauh berkurangnya fungsi hutan akibat kayu-kayu di hutan yang semakin banyak dimanfaatkan para perusahaan, dibandingkan dengan masih banyaknya infrastruktur perkampungan lingkar tambang yang masih buruk, terutama jalanan menjadi alasan dirinya mengatakan hal demikian.

“Dibandingkan positifnya, masih banyak negatifnya,” ungkapnya.

Meski pada prinsipnya pemerintah menyetujui adanya pelaku usaha yang melakukan kegiatan di Kabupaten Berau, namun berbekal dengan pengalaman masa lalu, setiap badan usaha harus lebih maksimal dalam menyalurkan kewajiban kepada masyarakat.

“Jangan sampai alam rusak terus menerus, tapi manfaat yang diterima masyarakat cuma sedikit,” lanjutnya.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya akan terus memantau perkembangan kebijakan perusahaan agar terus berjalan sesuai dengan yang diharapkan pemerintah khususnya bagi masyarakat sendiri.(mta)