Pemkab Siapkan 250 Unit RLH di Delapan Kecamatan

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau mengalokasikan dana APBD tahun 2016 sekitar Rp25 miliar untuk program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH). Nominal sebesar itu dimanfaatkan untuk membangun 250 unit RLH bagi masyarakat miskin di 8 Kecamatan dan 25 Kampung (lihat grafis).

Kepala Kepala Dinas Perumahan dan Tata Ruang (DPTR) Berau, Apridoh Piarso, mengatakan, program RLH merupakan program yang sudah berjalan sejak tahun 2010 hingga saat ini, dengan total pembangunan sebanyak 1.800 unit rumah. Adapun sistem pelelangan proyek pembangunan RLH dilakukan untuk masing-masing kampung.

Saat ini tahap pelaksanaan pembangunan sudah mencapai 40 persen, yang artinya para kontraktor sudah melaksanakan pembangunan. Pengawasan terhadap proyek RLH juga dilakukan sangat ketat, termasuk bahan bangunan yang tidak diperbolehkan menggunakan kayu ulin.

“Kita gunakan cor paralon, karena kita juga ingin mendukung apa yang dilakukan pemerintah untuk tidak menggunakan kayu ulin,” ujarnya kepada beraunews.com, Rabu (3/8/2016).

Dikatakannya, sebagai standarisasi penerimaan bantuan RLH diterbitkanlah Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 3/2016 tentang Pedoman Bantuan RLH Bagi Masyarakat Kurang Mampu. Dimana, kriteria layak menerima RLH itu, yakni berstatus sebagai warga Kabupaten Berau, tidak mempunyai atau mempunyai rumah namun tidak layak huni, dari keluarga miskin, dan memiliki lahan sendiri. Namun bagi yang tidak memiliki lahan, pemerintah kampung bisa memfasilitasi lahan dengan catatan harus ada surat menyurat antara warga dan pemerintah kampung dan ukan lahan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).

“Kalau lahan disediakan pemerintah kampung bisa juga, tetapi harus ada bukti suratnya. Sehingga memudahkan kita untuk melakukan administrasi seperti bukti KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Miskin, dan surat tanah sebagai dasar mengajukan bantuan RLH tersebut,” jelasnya.

Dalam mengusulkan bantuan RLH, pemerintah kampung dapat mengajukannya pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang kemudian setelah didapatkan berapa jumlah usulan pemohon, nantinya akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi lapangan yang terdiri dari unsur DPTR, Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Inspektorat dan sebagainya.

Dengan banyaknya unsur yang terlibat dalam verifikasi data pemohon bantuan RLH, maka hasil apapun yang menjadi keputusan akan disusun dalam daftar penetapan penerima bantuan RLH, dimana untuk tahun anggaran ini dituangkan dalam SK Bupati Nomor 106/2016. Perlu diketahui, program bantuan RLH merupakan program yang bebas biaya 100 persen bagi penerima bantuan.

“Kita tidak bekerja semau-mau kita saja. Semua ada prosedur dan ketentuannya, jadi apapun yang telah diputuskan untuk penerima bantuan RLH semua sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada,” tandasnya seraya mengatakan, program RLH ini merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakatnya, jika dibandingkan daerah lainnya, Berau termasuk daerah yang luar biasa membantu RLH.(mta)